Penundaan Pemilu 2024

Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menyatakan sikap menolak terhadap sistem coblos partai. Absennya PDIP lantaran mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup dan kini tengah menunggu putusan MK.

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/4). Hasyim menyebut dalam perwujudannya, KPU bekerja sama dengan sejumlah lembaga.

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, dalam persidangan di Jakarta, Selasa (11/4), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satunya memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.

PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari KPU atas putusan PN Jakarta Pusat yang salah satunya memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.

Mahfud mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat. Meski masih ada proses Kasasi, menurut Mahfud, masalah kepemiluan memang bukan kewenangan pengadilan negeri.

Sugeng Riyono memimpin sidang hari ini bersama anggota Majelis Hakim yaitu Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandardi. Namun, KPU dan Partai Prima absen.

Partai Berkarya telah melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Buntut partai besutan tersebut yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut, berbagai pihak banyak yang melakukan upaya untuk menunda Pemilu 2024. Dia menyebut, upaya itu bahkan melalui jalur hukum.

DPR menilai putusan Bawaslu yang dibacakan pada 20 Maret 2033, menyatakan memerintahkan KPU untuk memverifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima, tidak perlu ditindaklanjuti. Sebab, asal muasal gugatan yang dilayangkan Partai Prima tidak beralasan sah secara hukum.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar, mengaku gelisah dengan hasil putusan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Bawaslu terhadap gugatan Partai Prima.

Seorang politikus tampak resah. Kurang dari sebulan lagi, harus menyerahkan sejumlah berkas ke partai. 24 April 2023, KPU membuka pendaftaran caleg untuk Pemilu 2024. Isu penundaan pemilu menjadi faktor utama. Karena berdampak terhadap persiapan para caleg, termasuk logistik untuk bertarung di dapil masing-masing.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan, hal itu penting disampaikan ke publik karena ada situasi yaitu mediasi yang ternyata belum dilakukan sebelum putusan PN keluar.

KPU berpandangan, pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan tanpa mediasi, melanggar kewajiban hukum hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016 dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016, semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan Mediasi kecuali ditentukan lain.

Video terkait Mahfud MD membongkar keterlibatan Jokowi dalam putusan penundaan pemilu 2024 adalah hoaks. Nyatanya, isi video tersebut berbeda dengan judul dan keterangan pada thumbnail.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan tidak akan terjadi lagi kecurangan dan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga membuat suara partai tertentu melonjak signifikan sebagaimana pemilu terdahulu. Entah partai mana yang disindir, Hasto menyebut dua daerah di Jatim menjadi rujukannya.

Menurut Airlangga, Golkar memiliki tiga organisasi masyarakat Islam. Pertama Satkar Ulama yang menaungi para ulama, para habaib, para pimpinan pondok pesantren.

Mahfud melanjutkan tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi habis, karena menurut konstitusi pasal 7 disebut pemilu lima tahun sekali, masa jabatan presiden lima tahun.

Video ancaman dari TNI dan mahasiswa akan menggulingkan Presiden Jokowi jika Pemilu 2024 ditunda merupakan klaim yang tidak mendasar.

Junimart menilai, mudah bagi KPU untuk membuktikan bahwa apa yang digugat oleh Partai Prima tersebut terbukti salah. Diketahui Partai Prima menggugat KPU karena merasa ada ketidakadilan dalam proses verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.