Benny Kabur Harman

Anggota Komisi III Benny K Harman mempertanyakan, anggaran Ditjen Pemasyarakatan (PAS) KemenkumHAM yang mendekati Rp 8 triliun. Benny curiga untuk apa anggaran sebesar ini. Padahal, menurutnya, saat melakukan kunjungan ke lapangan tidak ada perubahan di Ditjen PAS.

Anggota Komisi III Benny K Harman mempertanyakan, anggaran Ditjen Pemasyarakatan (PAS) KemenkumHAM yang mendekati Rp 8 triliun. Benny curiga untuk apa anggaran sebesar ini. Benny kemudian menyindir tentang potret lapas saat ini. Benny blak-blakan bahwa ada kafe bagus di dalam lapas di Surabaya.

Demokrat menilai, jika sistem Pemilu menjadi coblos partai merampas kedaulatan rakyat. Sehingga wajar, jika rakyat mempertahankan kedaulatannya.

Benny K Harman menyebut tak ada alasan untuk seorang kepala negara melakukan cawe-cawe. Hal itu akan menjadi celah bagi pimpinan lain untuk melakukan cawe-cawe.

Mahfud menegaskan, isu adanya aliran dana korupsi BTS Kominfo lari ke partai politik hanya sebagai gosip saja. Sehingga, dia menerangkan, tidak akan masuk ke ranah tersebut.

Benny menyebut, berdasarkan sikap kepolisian soal laporan kasus ini, Kapolda seperti tumpul ke pengembang PT Duta Pertiwi dan tajam ke penghuni.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menantang Menko Polhukam Mahfud MD. Benny meminta Mahfud mengusut kasus dahsyat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Rp189 triliun di Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Ketua Komite TPPU Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melakukan rapat kerja bersama Komisi III DPR, Selasa (11/4). Rapat membahas soal transaksi di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun.

Sebab, Benny teringat ketika tahun 2018 kena prank hoaks Ratna Sarumpaet. Ia bercerita sampai dipanggil polisi karena mengomentari isu tersebut.

Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Rapat diselenggarakan pada Rabu (29/3) sore hari mendapat perhatian publik lantaran banyak perdebatan sengit.

Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.

Benny mengatakan operasi tersebut diduga berawal sejak Sri Mulyani menyatakan penolakan terhadap wacana membeli minyak dari Rusia.

Benny mengaku sempat berprasangka ada motif politik di balik keputusan Mahfud membuka data PPATK.

Sebelum menyampaikan itu, Benny lebih dulu menjelaskan, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Mahfud yang disebutnya sebagai pejabat publik.

Benny mengatakan bahwa itu hanya prasangka negatifn saja, karena Mahfud berani membuka data PPATK. Mahfud pun memberikan 'jempol' sebagai tanda setuju.

Benny meminta Mahfud mengungkap sejelas-jelaskan transaksi mencurigakan Rp349 T di Kemenkeu tersebut agar tidak menjadi polemik.

Rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD berjalan panas, Rabu (29/3). Terlebih, sebelum rapat, ada perang statement antara Mahfud MD dengan anggota Komisi III DPR.

Benny mendorong agar teka-teki Rp349 triliun dapat dibuka dan dirinya memastikan akan mendukung pengusutan.

Benny Demokrat meminta agar Mahfud dapat memberi penjelasan secara rinci dan transparan terkait maksud transaksi mencurigakan itu.

Koalisi sepakat menyerahkan nama calon wakil presiden sepenuhnya dipilih oleh Anies.