Benny Kabur Harman

Demokrat menilai, jika sistem Pemilu menjadi coblos partai merampas kedaulatan rakyat. Sehingga wajar, jika rakyat mempertahankan kedaulatannya.

Benny K Harman menyebut tak ada alasan untuk seorang kepala negara melakukan cawe-cawe. Hal itu akan menjadi celah bagi pimpinan lain untuk melakukan cawe-cawe.

Mahfud menegaskan, isu adanya aliran dana korupsi BTS Kominfo lari ke partai politik hanya sebagai gosip saja. Sehingga, dia menerangkan, tidak akan masuk ke ranah tersebut.

Sebab, Benny teringat ketika tahun 2018 kena prank hoaks Ratna Sarumpaet. Ia bercerita sampai dipanggil polisi karena mengomentari isu tersebut.

Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Rapat diselenggarakan pada Rabu (29/3) sore hari mendapat perhatian publik lantaran banyak perdebatan sengit.

Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.

Sebelum menyampaikan itu, Benny lebih dulu menjelaskan, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Mahfud yang disebutnya sebagai pejabat publik.

Benny meminta Mahfud mengungkap sejelas-jelaskan transaksi mencurigakan Rp349 T di Kemenkeu tersebut agar tidak menjadi polemik.

Rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD berjalan panas, Rabu (29/3). Terlebih, sebelum rapat, ada perang statement antara Mahfud MD dengan anggota Komisi III DPR.

Benny Demokrat meminta agar Mahfud dapat memberi penjelasan secara rinci dan transparan terkait maksud transaksi mencurigakan itu.

Koalisi sepakat menyerahkan nama calon wakil presiden sepenuhnya dipilih oleh Anies.

Benny mengaku tidak tahu kabar para hakim MK sudah diamankan untuk mendukung sistem proporsional tertutup.

Benny meminta PPATK menelusuri karena ada aliran dana dari tindak pidana terkait sumber daya alam hingga perjudian yang besar.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman tidak mengungkapkan lebih detail pernyataannya tersebut. Dia langsung menutup pertanyaannya kepada Kepala PPATK.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai ada upaya merusak citra Anies Baswedan. Salah satunya dengan menghembuskan isu utang Anies kepada Sandiaga dalam Pilgub DKI 2017.

Partai Demokrat mengapresiasi pertemuan PKS dengan Golkar. Karena, agenda untuk membangun kesepahaman tentang bangsa Indonesia ke depan.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Henry Surya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Ketika dihubungi, Benny mengatakan isu penundaan pemilu semakin terang. Apalagi belakangan disuarakan oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Benny meminta kepolisian harus bener-benar memberikan SIM tersebut kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Ia menegaskan, setiap kader Partai Demokrat yang tersandung atau berhadapan dengan hukum untuk wajib mengikuti prosesnya.