Benny Harman Takut Diprank soal Rp349 T: Jangan-Jangan Mahfud Sedang Main Cilukba

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman khawatir ternyata DPR hanya sedang 'di-prank' terkait kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Ia mengatakan, Menko Polhukam Mahfud MD seperti sedang bermain 'cilukba' dengan anggota DPR.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat bersama Menko Polhukam, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Komisi III DPR.

"Mohon maaf Pak Mahfud bagi saya ini kadang kalau saya tanya jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukba kita yang kena ya kita anggap begitu ya," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Sebab, Benny teringat ketika tahun 2018 kena prank hoaks Ratna Sarumpaet. Ia bercerita sampai dipanggil polisi karena mengomentari isu tersebut.

"Kayak dulu masih ingat kan siapa dulu aktivis politik kita yang dulu yang dulu tahun 2018 ah aktivis politik kita ingatlah Sarumpaet tuh yang mukanya luka lalu kita tanggapi di publik. Kita yang kenapa Mahfud padahal kenapa prank kita ini saya hampir dipanggil polisi bukan dipanggil lagi udah kirim surat ke saya untuk dipanggil hanya karena menanggapi pemberitaan tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi padahal fiktif itu. Tapi itu dulu 5 tahun lalu,"ujarnya.

Apa yang ingin diutarakan Benny adalah supaya Mahfud sungguh-sungguh berkeinginan membongkar masalah transaksi mencurigakan. Benny mengaku kecewa tindakan Mahfud hanya membentuk Satgas dengan anggotanya yang kurang meyakinkan.

"Jadi poin saya sungguh-sungguh sedikit lah kemudian yang terakhir Pak Mahfud saya ke baca tadi pagi dibentuk itu Satgas saya mendukung Satgas tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa ya kok itu-itu juga," katanya.

Benny mengatakan, kasus transaksi mencurigakan ini ada masalah di penegak hukum, serta Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Malah mereka dilibatkan dalam Satgas. Seharusnya dibentuk Satgas yang independen.

"Pak Mahfud masalah ini kan ada di kepabeanan ada di perpajakan itu ada di penegak hukum itu juga kalau mereka lagi jadi anggotanya ndak masuk di akal saya itu bagi saya ini bagian dari agenda untuk close kasus ini secara halus tapi ya adalah pertanyaan publik sungguh-sungguh enggak bapak Mahfud bu Menkeu kalau bisa Satgas independen," pungkasnya.