Politikus Demokrat Sebut Jokowi Setuju Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat Komisi III DPR dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2). Ketika bicara hal ini, Benny sempat menyinggung Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani yang merupakan partai pendukung pemerintah.

"Jadi anggota dewan sudah sumpek dengan sistem pemilu enggak jelas ada kabar burung nanti sistem tertutup ya pak Arsul, sudah dapat informasi dari presiden kah? Begitu," kata Benny. Pernyataan itu pun disambut tawa beberapa anggota Komisi III.

Namun, Benny tidak mengungkapkan lebih detail pernyataannya tersebut. Dia langsung menutup pertanyaannya kepada Kepala PPATK.

Selain itu, dia juga mengungkap kepada PPATK ada dugaan aliran dana untuk operasi penundaan pemilu. Ia bilang ada dana yang besar.

"Saya enggak tahu lagi, apalagi menjelang politik enggak tahu dana-dana ini, pak Arsul ya, saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu, pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang enggak nampung lewat bank bisa langsung," ujarnya.

Dia bicara itu karena PPATK tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai aliran dana kasus korupsi dan perjudian dalam paparannya.

"Korupsi bagaimana ini, perjudian dimana, siapa judi ini, bagaimana bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," tutup Benny.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com.