Agar Perppu MK gol di DPR, Menkum HAM lobi petinggi parpol

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengaku sudah melobi petinggi partai untuk mengegolkan Perppu MK. Terutama yang tergabung dalam Setgab. ‪‪"Supaya diketahui Perppu nomor 1 tahun 2013 yang terbit 17 Oktober kemarin, itu tidak ujuk-ujuk saja presiden menggunakan kewenangannya," ujar Amir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).Hasilnya, banyak ketua umum partai yang tergabung dalam Setgab menyetujuinya. "Teman-teman koalisi sudah menanyakan pada saya. Seluruh ketua umum partai koalisi untuk menghubungi dan mereka menyadari semua untuk memperlihatkan kewibawaan," jelas Amir.Hanya PKS saja yang belum menentukan sikap. Ia masih kesulitan menghubungi Presiden PKS Anis Matta ."Karena saat saya telepon HP Anis Matta tidak aktif. Melalui Salim Assegaf, kemudian memberitahukan pada kami sudah diberitahukan pada Hidayat Nur Wahid," kata Amir.Soal Perppu MK, rencananya hari ini kembali dibahas di Komisi III DPR. Lantaran fraksi-fraksi telah mendapatkan keputusan mengenai Perppu tersebut, rapat internal di Komisi III batal digelar."Tidak jadi digelar karena fraksi-fraksi sudah punya putusan masing-masing, jadi langsung rapat dengan Menkumham," ujar Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir .Keputusan mengenai setuju atau ditolaknya Perppu akan diketahui pada 17 Desember 2013 mendatang. Perlu diketahui, dua fraksi telah memutuskan sikap mengawal dan getol untuk mendukung Perppu MK. Kedua partai itu adalah PAN dan Partai Demokrat.Sedangkan Fraksi Golkar, PKB dan PPP lebih memilih diam. Ketiganya belum menentukan sikap apakah akan mendukung atau menolak.Sedangkan fraksi yang menolak Perppu antara lain Hanura, Gerindra dan PDI Perjuangan. Penolakan itu dikarenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak memiliki alasan kuat untuk menerbitkan Perppu.