Amir Syamsuddin

Penutupan akses JCC dinilai merugikan masyarakat dan industri MICE yang dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun.

Bakal Capres dari NasDem, Anies Baswedan menyinggung menko yang ingin ubah konstitusi negara. Menurut dia, orang tersebut tidak komitmen terhadap sistem demokrasi yang telah dipilih Indonesia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin meminta parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut tampil beda di Pemilu 2024. Dia meminta agar Demokrat berkaca dari pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia.

Pemerintah didorong untuk segera membantu masyarakat miskin akibat guncangan ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 atau Corona. Pemerintah diminta hentikan proyek besar lebih dulu demi membantu rakyat miskin.

Partai Demokrat tersinggung dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu. Artinya, terjadi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.

"Justru Jokowi bernyali makanya dia tidak terbitkan Perppu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.

AHY Jadi Waketum Partai Demokrat. Amir menjelaskan secara singkat alasan AHY menjabat sebagai Waketum. Kata dia, jabatan AHY sebelumnya yakni Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengimbau kadernya untuk melapor ke Dewan Kehormatan jika melihat ada kader lain yang melanggar AD/ART atau kode etik partai. Hal ini, dikatakan berkaitan dengan adanya desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dari para politisi senior Demokrat.

Amir pun meminta para kader tidak melakukan komunikasi publik untuk membahas isu desakan tersebut. Termasuk juga masalah internal partai lainnya.

Hubungan koalisi Prabowo-Sandiaga dengan Partai Demokrat kian menjadi sorotan. Demokrat belakangan makin terbuka mengkritik keputusan koalisi Adil dan Makmur jelang menghadapi pengumuman pemenang Pilpres 2019 pada 22 Mei nanti.

"Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil 'barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya'," kata Amir kepada merdeka.com, Kamis (16/5).

Kivlan Zen angkat bicara terkait ucapan Politikus Partai Demokrat Andi Arief. Dalam cuitan di Twitter, Andi Arief menyebut ada setan gundul yang memberi informasi sesat Prabowo menang pemilu presiden 62 persen.

Partai Demokrat punya tim analisa tersendiri untuk menjaga proses Pemilu serentak 2019 berjalan adil dan transparan. Sejauh ini, Demokrat tak melihat adanya kecurangan yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga berpeluang dilakukan pemilu ulang.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan, tidak ada kewajiban bagi partainya untuk ikut koalisi Prabowo-Sandi mengawal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, dia sangat menghormati apabila koalisi memutuskan nantinya akan gugat hasil pemilu ke MK.

Menurut dia, pertemuan AHY dan Jokowi bukan berarti sebagai sebuah awal balik arah partai meninggalkan Prabowo-Sandi. Dia menegaskan, komunikasi politik dari elit-elite politik adalah hal yang wajar terjadi.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso membantah tegas isu pecah kongsi koalisi partai pengusung calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lewat pesan singkat diterima, Priyo menyatakan isu tersebut hanya gorengan pihak tak bertanggung jawab.

Andre mengatakan bukti masih solidnya Demokrat di koalisi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan hadir dalam syukuran kemenangan.

Hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei menempatkan Partai Demokrat berada di posisi tujuh besar dengan keterpilihan 7 persen. Perolehan itu jauh di bawah target Demokrat yang menginginkan mendapat 10,19 persen, sama seperti perolehan 2014.