Formappi: Tidak etis menteri ikutan nyaleg

Daftar Caleg Sementara (DCS) telah diserahkan partai politik peserta pemilu ke KPU untuk diverifikasi, sehingga dapat bertarung di Pemilu 2014. Dalam DCS, juga terdapat banyak nama menteri aktif ikutan nyaleg.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, keikutsertaan menteri dalam pemilu legislatif tidak etis. Karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.

Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, dari hasil analisa yang dilakukan Formappi, terdapat 10 menteri aktif yang ikut nyaleg. Hal ini yang dinilai tidak layak, dan akan mengganggu kinerja sang menteri di sisa waktu jabatan.

"Ada 10 menteri yang masih aktif jadi caleg. Mayoritas dari Demokrat. Ini yang sangat tidak etis, karena mereka telah diangkat untuk mengurusi pemerintahan dan melayani seluruh rakyat," kata Sebastian dalam jumpa pers di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu (28/4).

Sebasian khawatir apabila menteri turut serta dalam pencalegan, dapat memanfaatkan fasilitas negara demi memenangkan pemilu mendatang.

"Menteri juga bisa mengalokasikan berbagai program kementeriannya di daerah pemilihan, atau ke daerah yang merupakan basis dukungan partai," imbuhnya.

Dengan begitu, lanjut dia, pelayanan publik dapat terabaikan karena para menteri lebih mementingkan kepentingan partainya, ketimbang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

Berikut nama-nama menteri yang terdaftar dalam DCS KPU:

1. Menteri Perhubungan, EE Mangindaan (Demokrat) Dapil Sulawesi Utara

2. Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan (Demokrat) Dapil Jawa Barat 3

3. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin (Demokrat) Dapil Sulawesi Tenggara

4. Menteri ESDM, Jero Wacik (Demokrat) Dapil Bali

5. Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo (Demokrat) Dapil DI Yogyakarta

6. Menteri Pertanian, Suswono (PKS) Dapil Jawa Tengah 10

7. Menteri Komunikasi dan Informasi, Tiffatul Sembiring (PKS) Dapil Sumatera Utara 1

8. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (PAN) Dapil Lampung 1

9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (PKB) Dapil Jawa Timur 8

10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal (PKB) Dapil NTB.