Pemilu 2014

Sekjen PPP Arsul Sani tidak sepakat dengan tudingan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mengatakan maraknya hoaks karena Indonesia tidak punya partai oposisi yang kredibel. Menurutnya hoaks yang sekarang marak terjadi karena efek dari Pilpres 2014 lalu.

10 Terdakwa kasus korupsi logistik Pemilu 2014 dituntut berbeda. Sepuluh terdakwa diduga terlibat kasus korupsi pengadaan formulir C dan D di Pilpres dan Pemilu Legislatif tahun 2014, dengan total kerugian negara Rp 12 miliar.

Ketua KPU janji akan pidanakan anak buah jika ditemukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

DPR minta penjelasan kepada KPU atas temuan kerugian negara senilai Rp 34 M dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

DPR minta penjelasan KPU soal indikasi kerugian negara Rp 34 M di Pemilu 2014 sampai 2 Juli nanti.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa kehadiran kembali pihaknya ini bertujuan untuk menjawab kelengkapan data.

"Kami sampaikan kepada KPU, jika berbuat benar, jangan takut," kata dia.

Namun, Lukman menilai perlunya memperdalam temuan BPK ini agar sebelum agenda pilkada berjalan masalah bisa diatasi.

Ada penjelasan berbeda yang disampaikan BPK dan KPU terkait hasil audit pemilu 2014.

Hasil audit BPK menemukan ada penyimpangan dana yang dilakukan KPU saat pemilu 2014 lalu.

KPU disarankan secepatnya berbenah diri karena audit BPK itu merupakan tamparan keras.

Namun demikian JK mendukung BPK lakukan audit lebih lanjut terkait temuan tersebut.

Pihak ketiga tersebut yaitu pihak yang mengatur tentang barang dan jasa pemilu 2014.

Aspek integritas KPU patut dipertanyakan. Apalagi kalau munculnya rekomendasi BPK bagaimana aspek integritas KPU.

Kerugian ini diperoleh hasil investigasi BPK.

Komisi II DPR tak mau ada lagi kerugian negara dalam penyelenggaraan pilkada serentak Desember nanti.

Dengan sampel yang diperiksa 181 sampel dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota di 33 provinsi.

"Partai akan berubah menjadi lebih akomodatif terhadap kemajemukan bangsa," kata dia.

Dahulu Jokowi mengusung harapan besar rakyat Indonesia di puncaknya.

"Saya khawatir kalau yang direvisi hanya satu atau dua poin saja, maka bisa menimbulkan ketidakpastian hukum."