PDIP sebut pergantian Ketua DPR urusan Partai Golkar

Merdeka.com - Sejumlah politisi menanggapi beragam soal wacana pergantian posisi Ade Komarudin (Akom) dari posisi Ketua DPR RI oleh Setya Novanto. Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menilai, pergantian ketua DPR merupakan hak Partai Golkar.

"Pergantian Ketua DPR (diatur) menurut Undang-Undang partai politik diatur juga di dalam tata tertib DPR bahwa pergantian Ketua DPR akan diisi oleh anggota fraksi dari anggota DPR yang akan diganti itu," kata Basarah di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Ketika disinggung soal sikap PDIP soal pergantian orang nomor satu DPR itu, dia menegaskan bila PDIP tidak dalam posisi untuk berkomentar. Baik itu menolak maupun menerima terkait pergantian Ade Komarudin dengan Novanto.

"Jadi dengan demikian urusan pergantian Ketua DPR yang akan dilakukan oleh Partai Golkar sepenuhnya kedaulatan politik dan kedaulatan organisatoris Partai Golkar," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, PDIP enggan berkomentar lantaran menjunjung tinggi fatsun politik dan hal itu juga merupakan ranah Partai Golkar

"Jadi dengan demikian menjadi tupoksi dan ranah masing-masing partai politik. Oleh karenanya, PDI Perjuangan menjunjung tinggi fatsun politik bahwa sesama partai politik dilarang saling mencampuri urusan rumah tangganya masing masing," jelas Basarah.