Setya Novanto Ketum Golkar

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang kini mendekam di balik penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto santer dikabarkan bakal menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Ralyat (DPR) dan Ketua Umum Partai Golkar. Setya Novanto disebut-sebut sudah legowo melepaskan jabatannya.

Sarmuji mengatakan Novanto tidak masalah jika pengurus partai di daerah ingin melengserkannya dari jabatan Ketua Umum. Novanto hanya berpesan bahwa yang terpenting adalah partai berlambang pohon beringin itu tidak mengalami permasalahan.

Ridwan Bae: Munaslub jangan terkesan menzolimi Novanto. Mengenai sosok calon pengganti Novanto, Ridwan Bae mengaku tak ada pembahasan dalam pertemuan itu. Menurutnya, membahas figur bakal dilakukan usai pembahasan Munaslub.

Nusron menyampaikan, pimpinan DPD I secara resmi telah mengirim surat kepada DPP Golkar. Surat itu berisi permintaan agar digelarnya Munaslub. Karena adanya permintaan tersebut, Nusron berharap Idrus memberikan respons cepat.

Sering bertemu Jokowi, Idrus pastikan tak ada intervensi pergantian Novanto. Dia menceritakan pernah beberapa kali bertemu dengan Jokowi. Hal tersebut kata dia adalah bentuk dari konsekuensi partainya telah mendukung pemerintahan Jokowi-JK sejak 2016.

JK mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menggiring gelaran Munaslub setelah praperadilan Setya Novanto. Menurutnya, munaslub harus digelar jika 2/3 DPD I sudah menyetujuinya.

Golkar sarat pengalaman sejarah dalam penyelesaian konflik. Ditambah memiliki banyak kader andal di tingkat nasional. Dia heran masih ada pengurus pusat partai yang berusaha menggiring penyelesaian internal rumah tangga Golkar ke tangan seorang hakim tunggal praperadilan.

Dia mengaku tak masalah jika harus berseberangan dengan pimpinan DPD I lainnya yang berupaya melengserkan Novanto karena ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP. Meski demikian, dia setuju apabila Novanto harus mundur dari jabatan Ketum Partai Golkar dan Ketua DPR RI.

Jika Novanto mundur dari jabatannya menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin sekaligus tidak menyandera partai. Setya Novanto diminta meniru sikap Ridwan Mukti yang mundur dari jabatan Gubernur Bengkulu dan Ketua DPD Partai Golkar karena terbelit kasus dugaan korupsi.

Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena mendapat informasi bahwa Setya Novanto tengah mempersiapkan diri untuk mundur dari jabatan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Melki mengklaim informasi itu akurat karena didapat dari orang terdekat Novanto.

Rapat pleno yang digelar 21 November sudah memutuskan bahwa Munaslub hanya bisa digelar setelah putusan Praperadilan Novanto. Selama belum ada rapat pleno lanjutan yang menghasilkan rekomendasi baru, maka yang tetap dipegang adalah keputusan rapat pleno sebelumnya.

Sejarah memperlihatkan kuatnya partai Golkar menghadapi badai krisis. Saat era reformasi, Golkar yang dipimpin Akbar Tanjung diterpa isu sebagai partai terlarang. Namun tetap berada di 3 besar pemenang pemilu. Krisis lain terjadi saat kepengurusan terbelah menjadi dua, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Sejak diluncurkan pada 19 November 2017, petisi tersebut sudah menghimpun 15.000 tandatangan. Dia mengatakan, tujuannya petisi ini agar DPP segera menggelar munaslub.

Mekeng menilai Munaslub jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan pilkada 2018 serta pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Nurdin menegaskan tak ada cara lain menyelamatkan partai selain menggelar munaslub mencari pengganti Novanto.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini mempertanyakan, bagaimana kader-kader partai berlambang pohon beringin bisa memupuk kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika tak ada lagi kepercayaan publik maka dipastikan elektabilitas partai akan menurun. Politik sangat berkaitan dengan persepsi publik yang juga saling berkait dengan integritas personal. Tak hanya berdampak pada Partai Golkar, tapi juga pada marwah DPR mengingat Setnov juga masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Internal baru bereaksi dengan menggelar pleno, lanjut Doli, ketika ada surat 'sakti' dari Novanto yang dibuat dalam rutan KPK. Padahal, sudah sejak lama internal didesak untuk menggelar pleno.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Solo, Jawa Tengah mendesak Setya Novanto (Setnov) mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai. Cara tersebut dinilai lebih elegan bagi Novanto. Pengurus pusat Golkar diminta mengambil langkah penyelamatan partai.

Wasekjen Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto ditolak PN Jakarta Selatan. Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan.