Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Solo, Jawa Tengah mendesak Setya Novanto (Setnov) mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai. Cara tersebut dinilai lebih elegan bagi Novanto. Selain itu, Novanto juga bisa fokus menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.
"Kami tentu prihatin yang sangat mendalam dengan kasus yang dalami Pak Setnov. Kalau berkaitan dengan jabatan sebagai Ketua DPR RI, kami menyerahkannya kepada yang berwenang. Kalau sebagai ketua partai kami mendesak pak Setnov mundur dengan elegan," ujar Sekretaris DPP II Partai Golkar, Solo, Bandung Joko Suryono kepada merdeka.com, Jumat (24/11).
Pengurus Golkar Solo mendesak para petinggi partai baik di tingkat provinsi dan pusat serta anggota Fraksi Golkar agar mengambil langkah penyelamatan partai. Terkait langkah politik yang akan diambil, Golkar Solo menyerahkan sepenuhnya kepada para petinggi partai.
"DPP harus segera mengambil langkah politik dengan menggelar munaslub atau langkah lainnya. Perlu langkah-langkah politik untuk mencari solusi terbaik bagi partai. Kalau situasinya tidak bisa lagi, Setnov silakan mundur, ini lebih elegan," ucapnya.
Kendati demikian, Bandung mengaku belum menyampaikan sikap secara resmi ke DPD Jateng. Namun dalam rapat, hal tersebut menjadi bahan pembicaraan.
"Ini situasinya sudah akut harus ada solusi. Agenda politik, pilkada 2018 sudah semakin dekat," tutup Bandung.