Merdeka.com - Penunjukan Ketua Banggar yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsudin, sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto mendapat penolakan dari mayoritas anggota fraksi partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar tengah berkumpul untuk menggalang dukungan melakukan penolakan di ruangan badan urusan rumat tangga (BURT) DPR.

Pantauan merdeka.com, selain Fadel, terlihat hadir dalam pertemuan ini Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasimita, hingga Anggota Fraksi Adies Kadir serta Mukhamad Misbakhun.

Politikus senior Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan sekitar 60 dari 91 anggota fraksi telah menyatakan menolak Aziz menjadi Ketua DPR menggantikan Setnov. Alasannya, penunjukan Aziz tidak prosedural karena tidak dirapatkan secara terbuka di DPP atau pun dewan pembina.

"Pada prinsipnya, kami kader Golkar yang ada di fraksi partai Golkar yang ada di DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan daripada beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR, dalam waktu yang singkat," kata Fadel di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

Fadel mengungkapkan, sejumlah petinggi DPP seperti Plt Ketum Idrus Marham dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie telah melakukan pertemuan yang berujung penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR.

Sayangnya, pertemuan itu tidak disosialisasikan baik kepada anggota dewan pembina maupun pengurus DPP serta fraksi. Dia menganggap persetujuan soal pergantian Ketua DPR sewenang-wenang dan dilakukan sepihak.

"Padahal dalam AD/ART itu dan pada waktu pertemuan DPP dengan dewan pembina, Pak Idrus dan Pak Aburizal Bakrie, kami juga ikut hadir, mengatakan, apabila ada pergantian pimpinan, di lembaga tinggi negara, akan dibicarakan kepada anggota. Hal ini sewenang-wenang saja," tegas Fadel.

Untuk itu, mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar menolak sosok Aziz dan prosedur penunjukannya sebagai Ketua DPR. Perihal calon Ketua DPR pengganti Setnov, pihaknya akan membahas setelah munaslub dan terpilih Ketua Umum Partai Golkar baru.

"Dua-dua. Jadi kita lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel, jangan serta merta seperti ini," ungkapnya.

Di lokasi sama, Ace mengungkapkan, pertemuan anggota-anggota fraksi untuk menolak Aziz menjadi Ketua DPR dilakukan secara spontan. Dia menjelaskan, alasan menolak Aziz karena mematuhi kesepakatan rapat pleno (21/11) lalu.

Rapat pleno itu memutuskan pembahasan pergantian Ketua DPR dilakukan setelah putusan praperadilan Setnov atas kasus e-KTP. Pihaknya berharap, proses pergantian Ketua DPR,dilakukan setelah munaslub Partai Golkar.

"Ini kan karena kita sudah menyepakati rapat pleno kemarin, bahwa pergantian ketus DPR menunggu praperadilan, itu kan kesepakatannya," ucapnya.

Ace menambahkan, surat penunjukan dari Setnov soal penunjukan Aziz sebagai pimpinan DPR baru sebatas usulan. Nantinya, usulan itu akan dirapatkan dan diputuskan oleh DPP Partai Golkar. Dengan demikian, usulan Setnov tersebut kemungkinan bisa ditolak oleh pengurus DPP.

"Seharusnya itu baru usulan ya, Pak Novanto saya kira punya hak untuk mengusulkan tetapi sebagaimana AD/ART menyatakan bahwa kewenangan untuk itu ada di DPP. DPP itu bersifat kolektif," jelas Ace.