Penyelenggara pemilu diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan jika pemilu di Indonesia dianggap mudah di intervensi. Menurutnya, pemilu di Indonesia sangat besar dan demokratis.
"Ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis, banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Di intervensi dari mana?" kata Jokowi saat pidato di acara Rakornas DKPP, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11).
"Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS artinya apa pemilu ini pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain," ucapnya.
Sehingga, Jokowi menyebut, jangan ada yang coba-coba mengintervensi pemilu. Menurutnya, mengintervensi pemilu sangat sulit karena ada pengawasan yang detail.
"Jadi jangan ada yang mencoba coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail.
"Harus dicek harus diawasi harus turun ke lapangan untuk melihat, kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP, lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai," pungkasnya.
Jokowi mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail.
Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak setuju sepenuhnya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu 2024 sulit diintervensi.
Baca Selengkapnya
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut banyak pihak yang menuding Pemilu di Indonesia mudah diintervensi
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Persetujuan ini disampaikan saat Jokowi memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan penunjukan Arief dilakukan agar Kementan lebih koordinatif dan mudah dalam bekerja terutama dalam mengurusi persoalan pangan.
Baca Selengkapnya
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai, polemik penanganan kasus suap Henri Alfiandi hanya masalah koordinasi KPK dan Puspom TNI.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi