FX Rudy Sebut 17 Skala Prioritas Wali Kota Solo Bohong, Ini Respons Gibran
FX Rudy Sebut 17 Skala Prioritas Wali Kota Solo Bohong, Ini Respons Gibran
gibran rakabuming raka
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menyebut 17 skala prioritas pembangunan di Solo sebagai keculasan dan kebohongan publik.
FX Rudy Sebut 17 Skala Prioritas Wali Kota Solo Bohong, Ini Respons Gibran
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai pernyataan Rudy.
Meski demikian, Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju itu enggan berbicara banyak. Dia hanya mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan mantan Wali Kota Solo itu.
- Kedua Kalinya, Ini Doa Khusus FX Rudy Buat Ganjar dari Puncak Gunung Sinai Mesir
- FX Rudy Surati Gibran Minta Mundur dan Kembalikan KTA PDIP
- Sarapan Bareng FX Rudy di Solo, Mahfud: Banyak Masukan Penting untuk Bekal Pilpres
- TOP NEWS: Prabowo Banjir Kritik Gara-Gara 'Gemoy' | TPN Ganjar-Mahfud Respons Data KPU Bocor
- Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja
- BPIP Ikut Turun Tangani Stunting, Bagikan Sembako Sehat di Karanganyar
"Ya terima kasih Pak Rudy untuk masukannya. Yang penting semua pembangunan dan program bermanfaat untuk warga," ujar Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota, Kamis (30/11).
Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Rudy memang sempat menyinggung 17 titik prioritas pembangunan yang dicanangkan Gibran. Pernyataan tersebut terlontar seusai awak media menanyakan kesiapan pertarungan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah.
Dikatakan Rudy, kader-kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah sedang bangkit seusai melihat keculasan dan kebohongan yang terjadi.
"Seperti di Solo sajalah, 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota, itu semua menggunakan APBD, APBN dan CSR kok. Masjid (Masjid Raya Sheikh Zayed) kok skala prioritas itu dari mana, wong uangnya dari luar negeri," katanya.
Menurut Rudy, yang dinamakan skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemudian dibahas dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga muncul Perda APBD.
"Itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lha jadi wali kota wis mbohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota. Yang namanya skala prioritas itu yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Surakarta. Itu namanya skala prioritas," pungkasnya.
