Dulu SBY Kritik Jokowi Cawe-Cawe, Sekarang AHY Masuk Kabinet

Dalam bukunya, SBY menggarisbawahi 5 poin utama soal kepemimpinan Jokowi. Pertama adalah SBY mengkritik tentang alasan cawe-cawe Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara.

"Tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara, mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati. Dalam mengartikan kepentingan bangsa dan negara, khususnya jika dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang harus tepat dan tidak bias,” kata SBY dalam buku tersebut. 

SBY kemudian melanjutkan poin yang ketiga yaitu ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Dia mempermasalahkan alasan Jokowi bermanuver mencegah Anies maju Capres. Dia menilai, tindakan Jokowi hendak mencegah Anies menjadi Capres itu bertentangan dengan etika seorang Presiden dan bahkan menyalahgunakan kekuasaannya.

"Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang 'nekat, gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan yang dimilikinya'. Saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas,” terangnya.

Poin berikutnya membahas tentang dugaan endorsement Jokowi terhadap sejumlah tokoh untuk menjadi Capres dan Cawapres. SBY menjelaskan bahwa putra dan menantu Jokowi yang kini menduduki jabatan sebagai kepala daerah masih bisa dianggap etis karena siapapun berhak menjadi apapun.

"Yang terpenting, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai sumber daya dan perangkat negara digunakan untuk memenangkan putra-putra beliau itu," tegas SBY dalam buku. 

Terakhir, SBY mengulas tentang Jokowilah yang menentukan siapa pasangan Capres-Cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai yang bertandang. Dia berpendapat bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya melanggar etika apabila didasari oleh 'mau sama mau,'.

Sebagai penutup, SBY kembali mengingatkan bahwa rencana-rencana yang berpotensi melanggar hukum dan keadilan demi pelaksanaan Pilpres 2024 harus diurungkan.

"Sejarah akan mencatat dan rakyat akan mengingat selamanya bahwa pemilu ke-5 di era demokrasi ini tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil," tutup SBY.