Diskominfo Bangka Barat Gencarkan Edukasi Pembatasan Media Sosial Anak Pasca-PP Tunas Berlaku

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Barat kini gencar memperkuat kegiatan sosialisasi. Edukasi ini berfokus pada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan digital modern.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government Diskominfo Bangka Barat, Uli Nuha, menegaskan pentingnya peran tokoh masyarakat. Pemuka agama dan tetua adat juga diharapkan aktif menyosialisasikan program pemerintah ini. Mereka menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua.

Inisiatif ini sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Regulasi ini telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026.

Implementasi PP Tunas dan Peran Komunitas

PP Tunas, yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026, secara tegas mengharuskan penyedia platform digital. Mereka wajib membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Peraturan ini menjadi landasan hukum kuat untuk perlindungan anak di ranah digital.

Uli Nuha menjelaskan bahwa pendekatan dilakukan melalui tokoh masyarakat dan pemuka agama. Tujuannya agar para orang tua memahami bahaya media sosial bagi anak-anak. Orang tua diharapkan dapat mengontrol langsung aktivitas anak saat menggunakan gawai.

Peran aktif komunitas sangat vital dalam menyukseskan program ini. Sosialisasi yang masif dari berbagai elemen masyarakat akan mempercepat pemahaman. Hal ini juga akan mendorong praktik pembatasan media sosial anak yang lebih efektif di tingkat keluarga.

Bahaya Medsos dan Harapan Diskominfo

Penggunaan gawai dan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Anak-anak berisiko mengalami ketergantungan, gangguan belajar, hingga paparan konten tidak sesuai. Oleh karena itu, pembatasan media sosial anak menjadi sangat krusial.

“Dengan adanya pembatasan media sosial ini, kita berharap anak-anak bisa lebih fokus belajar,” kata Uli Nuha. Ia menambahkan, anak-anak juga diharapkan lebih aktif berkegiatan di lingkungan keluarga atau bersama teman-teman sebaya. Ini akan mendorong perkembangan sosial dan emosional mereka.

Pembatasan penggunaan gawai pada anak-anak dimulai dari keluarga. Orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gawai dan tidak membiarkan anak mengunduh aplikasi tanpa izin. Meskipun awalnya mungkin terasa canggung, kebiasaan ini perlu ditanamkan demi masa depan anak.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perlindungan Anak

Diskominfo Bangka Barat tidak bekerja sendiri dalam upaya ini. Pihaknya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga setempat. Kolaborasi ini bertujuan merancang program edukasi yang komprehensif.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten setempat juga akan dilibatkan. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembatasan media sosial anak. Ini juga akan memberikan ruang kreatif bagi anak-anak.

Sekolah dan lingkungan tempat tinggal juga diharapkan memberikan ruang kreatif lebih banyak. Tujuannya agar anak-anak dapat menemukan kesenangan baru di luar gawai. Sinergi semua pihak akan memastikan perlindungan anak dari ketergantungan digital secara menyeluruh.

Sumber: AntaraNews