Arti Pemilu dan Azas Pemilu: Berikut Prinsip dan Tujuannya

Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat

Rabu, 17 Jan 2024 13:26:00

Proses ini berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin

Arti Pemilu dan Azas Pemilu: Berikut Prinsip dan Tujuannya

Pemilihan umum alias Pemilu digelar lima tahun sekali di Indonesia.

Proses ini berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin.

Momen pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat.

Hal ini karena melalui pemilu, rakyat diberikan hak penuh untuk memilih calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berikut ini adalah penjelasan tentang Pemilu.

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 1 angka 1 UU tersebut menjelaskan pengertian pemilu.

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut.

Secara sederhana, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan prinsip yang berlaku. Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjelasan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa perantara.

2. Umum: Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya.

3. Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

4. Rahasia: Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun.

5. Jujur: Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih maupun peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, Pasal 3 UU yang sama menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip, antara lain mandiri, jujur, adil, memiliki kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sementara itu, tujuan penyelenggaraan pemilu tertuang dalam Pasal 4, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu terdiri dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Sedangkan pemilih dalam pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin.