DPR Soroti Karhutla Ganggu 1.813 Penerbangan: Jangan jadi Masalah Tahunan

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu 1.813 penerbangan di Indonesia. Ia meminta pemerintah memperkuat pencegahan agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 1.813 penerbangan terdampak karhutla pada periode 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan 1.673 penerbangan yang tercatat terdampak hingga 9 Oktober 2026.

"Karhutla bukan hanya persoalan asap dan lingkungan, tetapi saat ini juga menyangkut keselamatan penerbangan, mobilitas masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah," ujar Edi dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026). 

Gangguan penerbangan terjadi akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang di sejumlah bandara, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

Edi menilai, dampak karhutla tidak hanya dirasakan penumpang yang mengalami perubahan jadwal perjalanan. Gangguan penerbangan juga berpotensi menghambat distribusi barang dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada transportasi udara.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah penanganan yang lebih serius, terkoordinasi, dan terukur agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Saya meminta pemerintah mengambil langkah yang serius, terkoordinasi, dan terukur agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Jangan sampai karhutla seolah-olah menjadi agenda rutin tahunan yang terus kita hadapi tanpa penyelesaian," tegasnya.

Edi juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memastikan penumpang memperoleh informasi yang cepat dan akurat ketika terjadi gangguan jadwal.

"Informasi terkait penundaan, pembatalan, maupun perubahan jadwal penerbangan harus disampaikan dengan baik dan secepat mungkin. Ini penting karena menyangkut kepastian perjalanan masyarakat. Jangan sampai calon penumpang justru mengetahui pembatalan setelah tiba di bandara," ungkapnya.

Selain itu, Edi menekankan pentingnya pemenuhan hak penumpang yang terdampak pembatalan maupun keterlambatan penerbangan.

Menurutnya, maskapai perlu memberikan informasi dan pelayanan yang memadai agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian perjalanan.

 

Pencegahan Karhutla

Di sisi pencegahan, Edi mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan deteksi dini, terutama di wilayah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan setiap tahun.

Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas. Upaya pencegahan perlu direncanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

"Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai karhutla ini seolah-olah menjadi musim tambahan di Indonesia. Setiap tahun terjadi, setiap tahun kita sibuk memadamkan, tetapi persoalan yang sama terus berulang," kritiknya.

Edi berharap pemerintah mengubah pola penanganan karhutla yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih berorientasi pada pencegahan.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu sampai ribuan penerbangan terganggu dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak, baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui upaya pencegahan yang nyata," pungkasnya.