Kebakaran Hutan, Hotspot Sumsel Meningkat 92 Persen

Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas (hotspot) di Sumatera Selatan meningkat 92 persen pada periode 1–13 Oktober 2026 dibandingkan 17–30 September 2026. Kenaikan itu terjadi di tengah penurunan titik panas di sejumlah provinsi lain.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan Kementerian memberi perhatian khusus terhadap lonjakan titik panas di Sumsel.

“Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92 persen, sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan,” kata Ristianto dalam konferensi pers perkembangan pengendalian karhutla, Rabu (14/10/2026).

Ristianto menjelaskan pemerintah telah mengarahkan personel ke Sumsel untuk menekan kebakaran hutan.

“Salah satu langkah yang dipertimbangkan ialah menggeser personel untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan,” tutur Ristianto.

Ia juga mengingatkan kewaspadaan tetap perlu dijaga meski beberapa wilayah menunjukkan perbaikan kondisi kebakaran.

Penurunan Harian Jumlah Hotspot Nasional

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat penurunan jumlah titik panas secara nasional pada 13 Oktober 2026. Berdasarkan data per pukul 21.00 WIB, jumlah titik panas turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026.

“Penurunan tersebut mencapai 77,5 persen dalam kurun waktu 24 jam,” kata Ristianto.

Di Kalimantan Tengah, jumlah titik panas turun dari 227 menjadi 65 titik. Sementara itu, di Sumatera Selatan, jumlah titik panas harian turun dari 147 menjadi 59 titik.

“Penurunan harian tersebut tidak menghilangkan perhatian pemerintah terhadap tren peningkatan hotspot di Sumatera Selatan dalam perbandingan dua periode pemantauan,” ujar Ristianto.

Sejak Januari 2026, Kementerian Kehutanan telah melaksanakan 6.515 operasi pemadaman di enam provinsi prioritas. Operasi tersebut melibatkan 1.419 personel Manggala Agni bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian juga mengerahkan 5.000 ASN untuk mendukung penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 personel disebut sedang aktif di lapangan melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO), kata Ristianto.