Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja secara Profesional dan Berpegang Teguh pada Keilmuan

Wiyagus menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan praja IPDN untuk menerapkan ilmu pemerintahan mereka guna membantu pemulihan pemerintahan di daerah bencana Aceh Tamiang, Aceh.

Mendagri mengungkapkan, kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Pelatihan Kepemimpinan Kepala Daerah nasional untuk memperkuat kompetensi. Program ini krusial demi layanan publik berkualitas, bahkan belajar praktik terbaik hingga Singapura.

Wiyagus menekankan pentingnya penguatan dan pengembangan IPDN sebagaimana cita-cita luhur Presiden Soekarno saat mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.

Mendagri Tito juga berpesan agar para ASN lulusan IPDN bisa menjadi penggerak sekaligus agen perubahan

Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja.

Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, meskipun banyak ASN berasal dari berbagai perguruan tinggi, lulusan IPDN memiliki keunggulan karena dibekali pembelajaran spesifik pemerintahan.

Mendagri menyampaikan keyakinannya bahwa para lulusan akan membawa penguatan nyata bagi sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

Mendagri menekankan bahwa IPDN memiliki peran vital dalam menyiapkan SDM pemerintahan yang akan menjadi motor perubahan dalam birokrasi Indonesia.

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) resmi melantik seluruh pengurus baru DPP & DPW Jakarta periode 2025-2030.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi Balikpapan untuk meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan pembersihan lumpur pascabanjir Aceh telah mencapai 480 lokasi dari total 519, menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan.

Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyoroti penempatan alumni IPDN yang masih terpusat di provinsi, meminta penataan ulang untuk pemerataan karir di kabupaten/kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Mendagri menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu bulan penugasan telah terlihat perkembangan yang sangat baik di Aceh Tamiang