Cerita Presiden Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Pelanggar Aturan
Presiden Prabowo menolak melihat daftar perusahaan pelanggar aturan agar tetap objektif. Ia menyerahkan penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara objektif dan tanpa intervensi kepentingan pribadi. Ia bahkan memilih tidak melihat daftar perusahaan yang diduga melanggar aturan dan terancam pencabutan izin usaha.
Ia mengatakan keputusan itu diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat dalam daftar tersebut bisa saja terdapat rekan dekat atau kader partainya sendiri.
“Kemarin saya dikasih daftar, ‘Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya, silahkan Bapak pelajari’. Saya bilang saya enggak mau, saya enggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
“Iya kan enggak enak bisa terpengaruh, saya begitu lihat daftar, ‘Aduh teman saya, begitu lihat eh ini Gerindra lagi’. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu,” lanjutnya.
Penindakan Diserahkan ke Aparat Hukum
Menurut Prabowo, dengan tidak mengetahui nama maupun pemilik perusahaan, ia dapat menjaga jarak dari proses penegakan hukum dan memastikan keputusan diambil secara profesional oleh aparat yang berwenang.
“Kemarin ada menteri, ‘tolong Bapak pelajari ini, ini ada nama-namanya’. Eh, jangan. Saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra. Kalau sekarang saya bilang saya enggak tahu, saya serahkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
“Mereka tanya Pak ada petunjuk? Yang melanggar, tindak,” sambung Prabowo.
Penyitaan Lahan dan Tambang Ilegal
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan mandat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam yang harus berpihak pada kepentingan rakyat.
“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan tindakan nyata terhadap pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam, termasuk penyitaan lahan perkebunan sawit ilegal.
“Sampai sekarang kita sudah menyita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menindak ratusan aktivitas pertambangan ilegal.
“Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara,” ujar Prabowo.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjaga integritas dan memastikan pengelolaan keuangan negara benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” tuturnya.