LIVE

Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK

ojk
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat (merdeka.com)

Fraksi PKS DPR beranggapan bahwa OJK hanya sekadar mengutip UU P2SK.

Honda memperkenalkan mobil listrik pertamanya di GIIAS pada tahun 2024.
Honda memperkenalkan mobil listrik pertamanya di GIIAS pada tahun 2024. © 2024 maverick

Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025 ditolak oleh PKS

Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor pada tahun 2025.

Menurut Suryadi, Fraksi PKS DPR berpendapat bahwa OJK hanya melaksanakan UU P2SK secara sepintas, karena Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Pasal 39A UU P2SK dengan jelas menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib juga mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability).

Suryadi menjelaskan bahwa kendaraan bermotor tidak wajib memiliki asuransi secara langsung, tetapi harus ada alasan terkait kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor hanya berlaku sebagai tindakan kuratif-rehabilitatif setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan belum mencakup tindakan promotif dan preventif.

Menurutnya, jika pemerintah ingin serius menemukan solusi yang komprehensif terhadap kecelakaan lalu lintas, mereka harus merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bukan hanya mengenai asuransi wajib bagi kendaraan.

Tambahan Beban

Selain itu, Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI juga menyatakan bahwa premi asuransi kendaraan bermotor akan menambah beban bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kendaraan dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai alat produksi.

"Suryadi menyimpulkan bahwa asuransi wajib bagi kendaraan tersebut hanya akan berlaku setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang harus disetujui oleh DPR, sesuai dengan Pasal 39A UU P2SK ayat (4), yang akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat."

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Ahmad Muzaki
Editor Ahmad Muzaki
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Kata Jokowi soal Rencana Aturan Mewajibkan Kendaraan Punya Asuransi

Program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Asuransi
{{caption}}
Tolak Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Asuransi
{{caption}}
Warga Tolak Rencana Program Asuransi Wajib Kendaraan, Begini Respons OJK

OJK beberkan manfaat program wajib asuransi kendaraan yang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat.

asuransi kendaraan bermotor
{{caption}}
OJK: Program Mobil dan Motor Wajib Asuransi Masih Tunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Asuransi Mobil
{{caption}}
Aturan Baru: Semua Mobil dan Motor Wajib Punya Asuransi Kendaraan Mulai 2025

Ogi menjelaskan, maksud dari wajib ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang membeli melalui lembaga keuangan wajib mengasuransikan kendaraannya.

Asuransi
{{caption}}
OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Bursa Karbon di Forum Internasional

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon.

ojk
{{caption}}
Pemkab Nagan Raya Perkuat Literasi Pasar Modal Syariah untuk Investasi Generasi Muda

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

aceh
{{caption}}
OJK: Pelemahan Rupiah Belum Berdampak Langsung ke Perbankan

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

berita update
{{caption}}
MSCI AKUI Reformasi Pasar Modal Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Market

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

ojk
{{caption}}
Satgas PASTI OJK Hentikan 27 Usaha Gadai Swasta Ilegal dan 228 PAKD Ilegal

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

berita update
{{caption}}
OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah BPRS GP Medan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

asset recovery
{{caption}}
Polisi Pastikan 298 Jeep Wisata Bromo Berasuransi dan Laik Jalan Jelang Libur Akhir Tahun

Jelang libur akhir tahun, kepolisian Malang memastikan 298 unit jeep wisata Bromo telah lolos uji kelayakan dan berasuransi, meningkatkan keamanan bagi wisatawan. Apa saja persiapannya?

asuransi kendaraan
{{caption}}
IMI dan BRINS Berkolaborasi Sediakan Asuransi Kendaraan untuk 82 Ribu Anggota Komunitas Otomotif

Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan BRI Insurance (BRINS) menjalin kerja sama strategis untuk menyediakan layanan Asuransi Kendaraan bagi lebih dari 82 ribu anggota IMI, menawarkan proteksi inovatif dan layanan darurat.

asuransi kendaraan
{{caption}}
Kolaborasi IMI dan BRINS Hadirkan Asuransi Kendaraan Khusus untuk 82 Ribu Anggota

Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan BRI Insurance (BRINS) menjalin Kolaborasi IMI BRINS Asuransi Kendaraan, menyediakan proteksi aset serta layanan darurat bagi 82 ribu anggotanya. Inovasi ini menyasar kebutuhan unik pecinta otomotif.

asuransi kendaraan
{{caption}}
Pakar ITB Ungkap Langkah Tepat Menangani Kendaraan Terendam Banjir, Jangan Langsung Nyalakan Mesin!

Jangan panik saat kendaraan terendam banjir! Pakar otomotif ITB membagikan panduan penting untuk penanganan kendaraan terendam banjir yang tepat guna mencegah kerusakan permanen dan kerugian finansial.

asuransi kendaraan
{{caption}}
Fakta Unik: Klaim Asuransi Properti Turun 6,2% Jadi Rp4,8 Triliun per Agustus, OJK Ungkap Kondisi Industri Perasuransian

OJK mencatat **klaim asuransi properti** mengalami penurunan signifikan sebesar 6,2% menjadi Rp4,8 triliun per Agustus 2025. Penurunan ini terjadi di tengah kenaikan premi, bagaimana kondisi industri asuransi secara keseluruhan?

asuransi kendaraan
{{caption}}
Kapan Asuransi Wajib Kendaraan Berlaku? Ini Bocorannya

Program ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan atau insiden.

asuransi