Ahok: Roy Suryo pernah minta Jokowi ajukan surat pembongkaran

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pernah menyambangi Balai Kota, Jakarta untuk bertemu dengan gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo untuk meminta pengajuan rekomendasi surat pembongkaran Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selain itu, Kemenpora meminta surat sertifikat Taman BMW, Jakarta Utara untuk dijadikan stadion pengganti Lebak Bulus tersebut."Padahal yang tulis surat mau minta rekomendasi itu siapa, tau enggak? Joko Widodo. Itu April 2014. Yang dia pernah dateng ngadep. Dia pikir mau diangkat menteri lagi kali gitu. Dia dateng lho ngadep Pak Joko Widodo tuh. Pak jokowi bikin surat ke menpora, april 2014," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/6).Namun, Ahok heran hingga saat ini Kemenpora belum memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran stadion yang akan dijadikan depo dan terminal MRT tersebut. Jadi, lanjut Ahok, bukan dirinya lah yang menulis surat pengajuan rekomendasi tersebut kepada Menpora."Lalu kenapa dia enggak jawab? Jadi sampai hari ini saya belum pernah tulis surat ke yang namanya Menpora Roy Suryo yang mau ngetop itu soal minta BMW lho. Saya cuma nunggu balesannya surat Jokowi yang saya cuma balesnya dua kali surat somasi. Somasi satu saya balas. Belum terima balesan somasi satu, saya udah kirim somasi dua. Dia bales lagi. Belum baca udah kirim somasi tiga. Ya sudah mau ngetop saja suruh ke pengadilan saja dia lah. Biar ngetop gitu," kata dia.Seperti diketahui, perseturuan antara Ahok dan Roy bermula dari surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, untuk depo MRT. Namun, Kemenpora mengaku akan mengeluarkan rekomendasi dengan syarat, harus tersedia stadion pengganti.Pemprov DKI mengklaim telah menyediakan lahan untuk stadion pengganti di kawasan Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Namun, Kemenpora menuding kepemilikan lahan di lokasi tersebut masih belum jelas karena Pemprov DKI tak bisa menunjukkan sertifikatnya.