Riset: Publik Dorong Perempuan Jadi Aktor Strategis dalam Konflik dan Krisis

Terdapat mandat kuat agar perempuan mengambil peran sebagai aktivis pendorong keadilan dan pembela hak asasi manusia (HAM).

Riset nasional mengenai agenda Women, Peace, and Security (WPS) mengungkap adanya pergeseran signifikan dalam cara publik Indonesia memandang peran perempuan dalam situasi konflik dan bencana. Masyarakat dinilai tidak lagi melihat perempuan sebagai korban pasif, melainkan sebagai aktor strategis dalam mendorong perdamaian dan penanganan krisis.

Peneliti Kunto Adi Wibowo menyampaikan, publik secara tegas menolak narasi yang menempatkan perempuan sebatas korban dalam konflik sosial. Sebaliknya, terdapat mandat kuat agar perempuan mengambil peran sebagai aktivis pendorong keadilan dan pembela hak asasi manusia (HAM), khususnya di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

"Masyrakat memberikan mandat yang kuat bagi perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai aktivis pendorong keadilan dan pembela HAM," ujar Kunto di Jakarta, Rabu (25/2).

Namun, tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan perempuan berbeda-beda tergantung jenis krisis. Dalam konteks bencana alam, perempuan memperoleh legitimasi tertinggi sebagai pemimpin sosial dengan angka 21,5 persen. Sementara dalam konflik sosial bermuatan politik, peran perempuan masih cenderung diarahkan pada fungsi preventif seperti pendidik dan penjaga kedamaian.

Riset tersebut juga menyoroti pergeseran medan konflik ke ruang digital. Perempuan dinilai memiliki peran penting sebagai sistem peringatan dini kultural, terutama melalui kemampuan literasi, komunikasi persuasif, dan edukasi keluarga dalam meredam misinformasi serta ujaran kebencian.

Meski ekspektasi publik terhadap peran perempuan meningkat, riset ini mencatat belum adanya perlindungan dan dukungan kebijakan yang memadai dari negara. Tantangan utama implementasi agenda WPS di Indonesia dinilai bukan lagi pada pengakuan normatif, melainkan pada transformasi kebijakan yang memberikan akses politik nyata bagi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan keamanan nasional.

Perempuan Punya Kekuatan Dialogis

Pandangan serupa disampaikan sejumlah tokoh perempuan yang menilai perspektif perempuan memiliki kekuatan dialogis dan berorientasi pada perdamaian berkelanjutan. Dalam konflik Maluku, misalnya, perempuan disebut berperan dalam menciptakan ruang perdamaian melalui aktivitas sosial di ruang publik.

Tak Hanya Kelompok Rentan

Dalam konteks kebencanaan, perempuan juga dinilai tidak hanya sebagai kelompok rentan, tetapi berperan dalam pengorganisasian bantuan, pengelolaan fasilitas umum, hingga pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak. Di tingkat komunitas, perempuan kerap menjadi pengambil keputusan lapangan karena memahami kebutuhan warga secara langsung, meski kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui secara struktural.

Para narasumber menekankan pentingnya pengakuan kepemimpinan perempuan yang setara, termasuk melalui peningkatan kapasitas seperti pelatihan literasi digital dan manajemen krisis. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.