Junta Militer Kembali Gelar Sidang Kasus Impor Ilegal Walkie Talkie Aung San Suu Kyi

Senin, 14 Juni 2021 12:18 Reporter : Hari Ariyanti
Junta Militer Kembali Gelar Sidang Kasus Impor Ilegal Walkie Talkie Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Persidangan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi kembali digelar pada Senin (14/6). Sejumlah saksi akan dihadirkan dalam persidangan kali ini.

Junta telah mengajukan serangkaian dakwaan terhadap peraih Nobel Perdamaian tersebut, di mana Suu Kyi didakwa menerima 11 kilogram emas secara ilegal hingga melanggar undang-undang kerahasiaan era kolonial.

Pada Senin, tim kuasa hukumnya akan memeriksa saksi-saksi atas tuduhan impor ilegal alat radio komunikasi atau walkie-talkie dan melanggar pembatasan virus corona selama pemilu tahun lalu yang dimenangkan dengan telak oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Pengacaranya - yang telah diizinkan untuk bertemu dengannya hanya dua kali sejak Suu Kyi ditahan - memperkirakan persidangan selesai pada 26 Juli.

Sidang untuk kasus ini akan berlangsung setiap Senin.

Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan itu, Suu Kyi (75) terancam menghadapi hukuman lebih dari 10 tahun penjara.

"Kami mengharapkan yang terbaik tetapi bersiap untuk yang terburuk," jelas salah satu pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, kepada AFP menjelang sidang di ibu kota Naypyidaw, dilansir Senin (14/6).

Persidangan kasus terpisah dijadwalkan akan dimulai pada 15 Juni, di mana dia didakwa melakukan penghasutan bersama presiden terguling Win Myint dan anggota senior NLD lainnya.

Pada Kamis lalu, Suu Kyi menerima dakwaan tambahan, dia dituduh korupsi karena secara ilegal menerima uang tunai USD 600.000 dan sekitar 11 kilogram emas.

Khin Maung Zaw membantah tuduhan baru itu, menyebutnya "tidak masuk akal".

"Ada latar belakang politik yang tidak dapat disangkal untuk menjauhkannya dari panggung negara dan mencoreng nama baiknya," katanya kepada AFP pekan lalu.

Myanmar telah terjerumus ke dalam "bencana hak asasi manusia" sejak kudeta, kata kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet pada Jumat. Bachelet enambahkan, kepemimpinan militer "sangat bertanggung jawab" atas krisis tersebut.

Bachelet juga mengecam penangkapan besar-besaran di negara itu terhadap para aktivis, jurnalis, dan penentang rezim, mengutip sumber-sumber yang dapat dipercaya yang mengatakan setidaknya 4.804 orang masih ditahan secara sewenang-wenang. [pan]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini