Merdeka.com - Pemerintah menyatakan komitmennya dalam memberikan perlindungan pada masyarakat dari aksi fintech ilegal atau bodong. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan selalu melakukan penyisiran fintech ilegal setiap hari.

"Kalau dulu, ada laporan ke Satgas (waspada investasi), lalu lapor Kominfo baru nanti diblok. Sekarang dibalik, Kominfo setiap hari proaktif melakukan penyisiran, nanti dibandingkan dengan daftar dari OJK. Begitu daftarnya beda, yang beda langsung kami tutup," imbuh Menteri Rudiantara di Solo, Sabtu (9/3).

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, turut mengimbau agar masyarakat hanya bertransaksi melalui fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin OJK.

Sejauh ini, total entitas fintech ilegal yang sudah ditemukan dan diajukan penutupannya ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mencapai 803 entitas. Sementara, untuk fintech ilegal yang sudah diblokir, mencapai kurang lebih 600 entitas.

"Saat ini sudah 600 lebih fintech ilegal yang diblok, ada 800an yang masih proses mau ditutup oleh Kominfo," ungkap Wimboh Santoso.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6