Tahukah Anda? Pemprov Kepri Genjot Pembangunan BTS Atasi 124 Titik Lemah Sinyal dan Blankspot

Pemprov Kepri serius tangani masalah sinyal di wilayahnya. Dengan pembangunan BTS Kepri, akankah semua daerah segera merdeka sinyal?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah berupaya keras mengatasi permasalahan sinyal telekomunikasi yang masih terjadi di beberapa wilayahnya. Langkah strategis ini melibatkan penambahan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk menjangkau daerah lemah sinyal dan titik blankspot. Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen Pemprov Kepri untuk pemerataan akses komunikasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hendri Kurniadi, menjelaskan bahwa BTS adalah infrastruktur penting untuk komunikasi nirkabel. Pemprov Kepri telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal. Titik-titik ini tersebar di lima kabupaten: Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.

Hendri juga menyebutkan bahwa Batam dan Tanjungpinang kini telah 100 persen "merdeka sinyal". Pemprov Kepri terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena kewenangan infrastruktur telekomunikasi ada di Pemerintah Pusat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menuntaskan masalah sinyal di seluruh Kepri.

Identifikasi Wilayah dan Tantangan Sinyal

Identifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal menjadi fokus utama Pemprov Kepri. Sebaran titik-titik ini mencakup lima kabupaten: Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun. Data akurat ini menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur BTS Kepri yang lebih tepat sasaran.

Berbeda dengan Batam dan Tanjungpinang yang sudah cakupan sinyal penuh, wilayah lain masih terbatas. Daerah 3T seperti Natuna dan Anambas, serta non-3T tertinggal seperti Tambelan, Dabo, dan Daik, menjadi prioritas. Kondisi geografis kepulauan sering menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur sinyal.

Pemerataan akses sinyal di wilayah ini penting untuk transformasi digital. Sinyal kuat dan stabil membantu masyarakat di daerah 3T mengakses informasi, pendidikan, dan layanan digital. Ini akan mengurangi kesenjangan digital dan mendorong ekonomi lokal.

Kolaborasi Pusat dan Prioritas Nasional

Pembangunan infrastruktur BTS Kepri membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Koordinasi dengan Kementerian Komdigi sangat penting. Hendri Kurniadi menyatakan Komdigi telah responsif dan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi. Tujuannya adalah menindaklanjuti rencana pembangunan BTS di kawasan blankspot Kepri.

Selain pembangunan BTS, peningkatan bandwidth di kawasan lemah sinyal juga menjadi fokus. Bandwidth memadai krusial untuk aktivitas digital kompleks. Peningkatan ini diharapkan memberikan pengalaman komunikasi lebih baik bagi masyarakat.

Data lengkap Pemprov Kepri menjadi dasar bagi BAKTI Komdigi untuk menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal. Percepatan penyediaan infrastruktur TIK ini merupakan prioritas nasional. Ini selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital, terutama di wilayah 3T.

Langkah Konkret dan Harapan Masa Depan

Diskominfo Kepri akan segera bertemu dengan Kementerian Komdigi dan BAKTI. Pertemuan ini bertujuan membahas langkah konkret dan jadwal implementasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan BTS Kepri dan peningkatan layanan sinyal.

Komitmen Pemprov Kepri untuk pemerataan akses telekomunikasi adalah bagian dari visi pembangunan inklusif. Dengan dukungan pusat, target "merdeka sinyal" diharapkan segera tercapai di seluruh Kepulauan Riau. Ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat dalam ekonomi digital.

Upaya ini bukan hanya membangun menara BTS, tetapi juga jembatan digital. Sinyal stabil dan kuat akan mendukung berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. Dengan demikian, Kepri dapat semakin maju dan berdaya saing.

Sumber: AntaraNews