Setuju Driver Ojol Dapat THR, Anggota DPR: Keuntungan Manajemen dari Keringat Mereka

Irma ingin agar pihak manajemen atau aplikator bisa berbagi keuntungan terhadap para driver yakni THR, seperti yang mereka inginkan.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk bisa memfasilitasi atau memaksa pihak aplikator manajemen ojek online (ojol) untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada driver ojol.

Diketahui, sejumlah driver ojol melakukan aksi di Gedung Kemenaker untuk menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) hingga tolak pengurangan tarif, Senin (17/2).

"Terutama terkait dengan THR, Tunjangan Hari Raya kepada para penarik ojol. Karena mereka adalah, kalian semua. Manajemen tidak akan mendapatkan apa-apa kalau mereka tidak kerja," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Senin (17/2).

"Manajemen ojol harus tahu bahwa keuntungan yang didapat oleh manajemen berdasarkan keringat mereka, berdasarkan kinerja dari kawan-kawan ojol. Untuk itu, bukalah hati, berikan empati, beri mereka kesejahteraan selayaknya sebagai mitra dari kalian," sambungnya.

Irma ingin agar pihak manajemen atau aplikator bisa berbagi keuntungan terhadap para driver yakni THR, seperti yang mereka inginkan.

"Demikian juga dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang bisa diberikan oleh manajemen ojol kepada mitra kerjanya. Karena tanpa mitra tentu management tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kerjasama antara management dan penarik ojol," tegasnya.

Oleh karenanya, dia pun ingin agar Kemenaker bisa bukan hanya memfasilitasi, akan tetapi menekan manajemen ojol untuk bisa memberikan THR kepada para driver.

"Agar mereka semua bisa menikmati lebaran bersama keluarganya dengan hasil yang sudah mereka berikan kepada manajemen ojol. Selama ini tentu saya yakin tidak akan pernah merugikan aplikator ojol atau management ojol itu sendiri," ujarnya.

"Sekali lagi, saya dari Komisi IX DPR RI mendorong kemudian meminta Menteri Tenaga Kerja untuk segera melakukan fasilitasi koordinasi dengan manajemen ojol," pungkasnya.

Demo Ojol di Kemenaker

Demonstrasi besar-besaran diadakan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin 17 Februari 2025.

Aksi ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojek online (ojol) yang datang dari berbagai daerah, termasuk Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang.

Banyak dari mereka yang melakukan 'off beat' atau berhenti beroperasi untuk berpartisipasi dalam aksi ini, menunjukkan komitmen mereka terhadap tuntutan yang diajukan.

Tuntutan Utama Pengemudi Ojol

Tuntutan utama dalam demonstrasi ini adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi ojol. Para demonstran merasa bahwa hak mereka sebagai pekerja harus dihormati, terutama menjelang hari raya yang merupakan waktu penting bagi banyak orang.

Selain THR, mereka juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi oleh platform ojek online. Pengemudi merasa bahwa potongan tarif yang besar mengurangi penghasilan mereka secara signifikan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, para demonstran juga menuntut penghapusan program layanan 'Aceng' dan 'Slot'. Mereka menilai kedua program tersebut memberikan upah yang sangat rendah dan memaksa pengemudi untuk bekerja di luar zona nyaman mereka.

Hal ini sering kali terjadi meskipun jarak tempuh yang harus mereka jalani cukup jauh. SPAI berpendapat bahwa sistem fleksibilitas kerja yang diterapkan oleh platform ojek online hanyalah dalih untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya.