Info Terbaru: PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027

Pemerintah bersama pimpinan DPR menyepakati sejumlah langkah penataan kepegawaian lintas kementerian. Kesepakatan itu mencakup pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, perpanjangan kontrak guru serta tenaga kesehatan non-ASN, dan pembukaan rekrutmen CPNS baru.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan diambil setelah rangkaian rapat intensif lintas sektor yang diinisiasi bersama pimpinan DPR untuk mengurai keluhan dan masukan terkait kepegawaian.

"Setelah beberapa kali mengadakan rapat antarkementerian yang difasilitasi pimpinan DPR, pagi ini kami memfinalisasi berbagai persoalan kepegawaian," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat finalisasi masalah kepegawaian, Jumat (6/11/2026).

Ia menuturkan proses pembahasan membutuhkan waktu karena persoalan kepegawaian saling terkait antar-sektor. Namun, pemerintah dan DPR telah menyepakati langkah-langkah konkret untuk memberikan kepastian status bagi para pegawai.

PPPK Paruh Waktu Naik Status ke Penuh Waktu

Salah satu keputusan utama adalah peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, tidak terbatas pada sektor pendidikan melainkan berlaku lintas profesi.

"Setelah melakukan beberapa kali perhitungan, kami memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara lintas profesi," tegas Prasetyo.

Kebijakan ini mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Selain itu, pegawai yang telah berstatus PPPK penuh waktu juga berkesempatan mengikuti seleksi CPNS mulai 2027.

"Bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang dimulai pada 2027," imbuhnya.

Kepastian Masa Kerja Guru dan Nakes Non-ASN

Pemerintah memastikan perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mengingat perjanjian kerja mereka berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan serupa juga diberlakukan bagi 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), serta tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN dengan masa kontrak berakhir pada periode yang sama.

"Tenaga kesehatan maupun medis juga diberlakukan hal yang sama seperti saudara-saudara kita guru non-ASN," jelas Prasetyo.

Terkait peluang menjadi PNS, pemerintah tengah mempertimbangkan pengaturan khusus untuk sejumlah bidang, termasuk kemungkinan penyesuaian persyaratan batas usia pada seleksi CPNS.

Rekrutmen CPNS Dibuka November 2026

Untuk mengisi formasi akibat pegawai yang memasuki purna tugas dan mendukung program prioritas, pemerintah memutuskan membuka rekrutmen CPNS baru.

"Pemerintah akan menggelar rekrutmen CPNS untuk menyegarkan komposisi PNS, mengingat secara alamiah setiap tahun ada pegawai yang memasuki masa pensiun," tuturnya.

Pendaftaran CPNS direncanakan mulai November 2026. Tim panitia seleksi nasional akan dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Prasetyo menegaskan seluruh kebijakan tersebut dijalankan bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.