Mulai 2026, Program Sertifikat Tanah Gratis Didanai APBN

Pemerintah menyiapkan program sertifikat tanah gratis bagi warga yang memiliki lahan namun belum bersertifikat. Kebijakan ini disampaikan dalam rangka perluasan akses kepastian hukum kepemilikan tanah.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengumumkan inisiatif tersebut dalam acara Groundbreaking Hunian Manggarai dalam Mendukung Tiga Juta Rumah di Lahan KAI Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Ia menyebut program akan berjalan bertahap mulai tahun ini.

Target awal diarahkan kepada masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum memiliki rumah, seiring dengan penyiapan hunian vertikal bagi MBR di kawasan perkotaan.

Target Sertifikat 2026–2028

Hashim menyebut tahun ini ditargetkan penerbitan satu juta sertifikat tanah gratis. Pada 2027, target dinaikkan menjadi tiga juta sertifikat, dan pada 2028 ditargetkan mencapai empat juta sertifikat.

"Dalam 3 tahun pemerintah akan menyediakan secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang belum punya sertifikat," ujar dia.

Pada tahap awal, satu juta sertifikat difokuskan bagi masyarakat yang punya tanah namun belum memiliki rumah. Seluruh tahapan direncanakan selesai pada 2028.

Pendanaan APBN dan Pelaksana Program

Hashim menegaskan program baru ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Pertanahan di bawah Menteri Nusron Wahid.

"Program baru yang juga dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam hal ini oleh Menteri Agraria dan Pertanahan ya, Bapak Nusron Wahid. Ini adalah pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat yang punya tanah ya, masyarakat yang punya tanah tapi belum berupa sertifikat ya," kata Hashim dalam acara Groundbreaking Hunian Manggarai dalam Mendukung Tiga Juta Rumah di Lahan KAI Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

"Ini akan dimulai dan ini semuanya dari APBN sudah disetujui pemerintah dan segera akan dilaksanakan. So, ini untuk, ini bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan ya," kata Hashim.

Dorongan Rusun Subsidi dan Groundbreaking Manggarai

Selain program sertifikat, pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dengan memanfaatkan aset negara, khususnya milik PT KAI (Persero).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pelaksanaan di lapangan sudah berjalan sesuai arahan ketua satgas.

"Jadi program ini sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan. Jadi bukan akan, tapi sesudah, sesuai arahan Pak Ketua sudah mulai dijalankan," katanya.

Menurut Maruarar, groundbreaking dilakukan di Manggarai. Ia merinci dukungan pembiayaan sosial dan lahan yang telah tersedia.

"Mulai hari ini groundbreaking, sudah ada CSR hibah dari Astra 2.000 unit, segera di Jakarta dan di Bandung. Kemudian juga sudah, kami sudah mendapatkan dukungan dari Kemkomdigi 45 hektar di Depok," ungkap dia.