BPK Beberkan Tantangan Menuju Government 5.0

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap enam tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan konsep Government 5.0, yakni tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Nyoman, pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan, penerapan Government 5.0 perlu dibarengi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Artinya, seluruh sumber daya pemerintah, mulai dari keuangan negara, aset, kebijakan, hingga sumber daya manusia, harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

Dalam paparannya, Nyoman menyebut terdapat enam tantangan besar yang masih harus diselesaikan untuk mewujudkan Government 5.0, yaitu:

1. Belum meratanya transformasi digital di instansi pemerintah;
2. masih terfragmentasinya data antarlembaga;
3. terbatasnya talenta di bidang kecerdasan buatan (AI);
4. masih rendahnya integritas tata kelola;
5. kapasitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan;
6. serta tantangan keamanan siber dan kolaborasi lintas sektor.

Menurut dia, Government 5.0 membutuhkan pendekatan whole-of-government, yakni kerja sama antarlembaga agar kebijakan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Nyoman menilai keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan pemerintah mengombinasikan transformasi digital melalui Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan berdasarkan prinsip ESG.

 

Pendekatan Whole-of-government

 

Pada kesempatan itu, BPK juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, dan Barantin yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025.

Meski demikian, Nyoman mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakat.

Selain menyampaikan capaian tersebut, BPK juga mengungkap tiga kelompok temuan utama dalam pemeriksaan laporan keuangan empat kementerian dan lembaga tersebut.

Temuan itu meliputi kelemahan pengendalian pengelolaan keuangan, penatausahaan aset negara yang belum optimal, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan kontrak.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Nyoman berharap sinergi antara BPK dengan kementerian dan lembaga terus diperkuat agar hasil pemeriksaan tidak hanya mempertahankan opini yang baik, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta pelayanan publik yang lebih optimal.