Kubu Raya Serap Aspirasi Publik untuk Penyusunan APBD 2027 yang Inklusif

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan komitmen kuat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang aspiratif serta berbasis kebutuhan masyarakat. Pelibatan publik ini dilakukan sejak tahap awal perencanaan, guna memastikan setiap program pembangunan selaras dengan keinginan warga. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027. Acara penting ini diselenggarakan di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya pada Jumat, 23 Januari 2026. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, secara langsung membuka kegiatan tersebut, menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam mendengarkan suara rakyat.

Bupati Sujiwo menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah krusial bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk berkonsultasi dengan masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya tahapan ini sebelum APBD ditetapkan, agar anggaran benar-benar lahir dari bawah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Komitmen Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD Kubu Raya 2027

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 merupakan tahapan esensial dalam proses perencanaan daerah. Menurutnya, APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan hanya sekadar program dari atas. "Ini tahapan penting sebelum APBD ditetapkan. Saya ingin APBD benar-benar lahir dari bawah dan sesuai aspirasi masyarakat," tuturnya.

Sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sukiryanto, pemerintah daerah menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan harus selaras dengan kebutuhan publik. Sujiwo menekankan pentingnya memahami selera rakyat sebelum memberikan pelayanan. "Sebelum melayani, kita harus tahu dulu selera rakyat. Kalau masyarakat menginginkan infrastruktur, maka itulah yang kita kerjakan," katanya.

Sujiwo juga menambahkan bahwa rancangan program pembangunan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan apabila terdapat aspirasi kuat dari masyarakat. Fleksibilitas ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk mengakomodasi perubahan demi kepentingan publik. "Bisa saja rancangan itu bergeser ketika ada keinginan publik. Selama untuk kepentingan masyarakat, tentu kita ikuti," ujarnya.

Prioritas Pembangunan dan Tantangan Ekonomi Kubu Raya

Fokus pembangunan dalam RKPD 2027 Kabupaten Kubu Raya meliputi beberapa aspek krusial untuk kemajuan daerah. Prioritas ini mencakup peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, penguatan pelayanan sosial dasar juga menjadi perhatian utama dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Bupati Sujiwo memaparkan capaian pembangunan selama sepuluh bulan terakhir, menunjukkan adanya kemajuan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kubu Raya berhasil menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kembali meningkat. Capaian ini menjadi indikator positif dari efektivitas program pembangunan yang telah berjalan.

Namun, Sujiwo mengakui masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh penutupan sejumlah pusat perbelanjaan dan perusahaan perkebunan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti penyelesaian jalan poros ekonomi. "Kalau ekonomi bergerak, peluang usaha muncul, pengangguran turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan transfer dana pusat. Meskipun demikian, Sujiwo memastikan bahwa program prioritas akan tetap berjalan dengan strategi pembiayaan yang efisien. "Kita harus kerja keras dan memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat," katanya, menegaskan komitmen untuk pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Langkah Strategis Menuju APBD yang Aspiratif

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kubu Raya, Rini Kurnia Solihat, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, memastikan partisipasi yang luas dan representatif. Peran Bappeda Litbang sangat vital dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan perencanaan ini.

Sebagai tindak lanjut dari konsultasi publik, pemerintah daerah akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di seluruh kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan ini dijadwalkan berlangsung pada 26–30 Januari 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten, yang ditargetkan terlaksana lebih awal.

Target percepatan Musrenbang kabupaten ini bertujuan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal dalam Penyusunan APBD 2027. "Kami menargetkan Musrenbang kabupaten bisa terlaksana lebih awal agar seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi secara maksimal," ujar Rini Kurnia Solihat. Forum konsultasi juga membahas evaluasi capaian 2025, target 2026, dan proyeksi 2027 sebagai dasar penyusunan program prioritas.

Melalui perencanaan partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap kebijakan pembangunan daerah semakin tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kubu Raya.

Sumber: AntaraNews