Impor KRL Jepang Masih Dikaji, Danantara Soroti Beban Utang INKA

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih mengkaji rencana pengadaan kereta rel listrik (KRL) dari Jepang. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat pengadaan tersebut bagi pengembangan transportasi publik di Indonesia.

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria mengatakan pihaknya dijadwalkan bertemu dengan pihak Jepang untuk membahas rencana tersebut.

"Saya ada pertemuan dengan Jepang dulu," kata Dony dalam doorstop acara Executive Breakfast Meeting: Dua Tahun Danantara di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Dony, Danantara belum mengambil keputusan terkait rencana tersebut. Pihaknya masih akan melihat cost and benefit atau biaya dan manfaat yang diperoleh dari pengadaan KRL tersebut.

"Nanti kan akan ada penjelasannya bagaimana kita bisa melihat cost and benefit. Mana keuntungannya, berapa, apa yang kita dapatkan dari situ," ujarnya.

Dony mengatakan pengadaan KRL juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan transportasi publik.

"Karena kan percepatan daripada transportasi publik kita juga," kata Dony.

INKA Punya Kapasitas Produksi Terbatas

Di sisi lain, Dony mengatakan pemerintah tetap mendorong penguatan industri kereta api dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Namun, kapasitas produksi INKA saat ini dinilai masih terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pengadaan kereta dengan kemampuan produksi perusahaan dalam negeri.

"Proses transformasi INKA ini kan sedang berjalannya. Tapi kapasitas produksi mereka juga sangat terbatas. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus kita buat," ujar Dony.

Dony mengatakan kebutuhan transportasi berbasis kereta api juga akan terus dikembangkan. Salah satunya melalui rencana elektrifikasi sejumlah jalur.

"Kita akan mendorong adanya nanti elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan juga Jakarta-Merak," katanya.

Menurut Dony, kebutuhan tersebut kemudian akan disesuaikan dengan kapasitas produksi INKA.

"Kita balance antara kebutuhan dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya itu yang akan kita lakukan alternatif," ujarnya.

INKA Berpeluang Disuntik Modal

Selain meningkatkan kapasitas produksi, Danantara juga tengah membenahi kondisi keuangan INKA.

Dony mengungkapkan INKA saat ini memiliki ekuitas negatif serta pinjaman tidak berkelanjutan (unsustainable loan). Karena itu, terdapat kemungkinan Danantara memberikan tambahan modal kepada perusahaan tersebut.

"INKA itu sekarang kan posisinya saya sudah sampaikan bahwa equity-nya negatif, kemudian ada unsustainable-nya. Makanya ini bagian daripada proses transformasi yang juga harus kita lakukan," kata Dony.

Meski demikian, Dony belum menyebutkan besaran tambahan modal yang kemungkinan diberikan kepada INKA. Ia mengatakan kebutuhan tersebut masih akan dikaji. "Kalau mereka membutuhkan equity tambahan, kita akan lakukan proses tambahan equity," ujarnya.

Dony menjelaskan tambahan modal tersebut berkaitan dengan kepastian penyerapan produksi INKA oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. "Karena apa pun produksi mereka akan di-off-take oleh Kereta Api. Dan bagi Kereta Api ini bagian dari road map transportasi publik kita," kata Dony.

Dengan demikian, menurut Dony, keputusan terkait INKA tidak bisa dilihat secara terpisah dari kebutuhan pengembangan transportasi publik nasional.

"Ini nggak bisa dilihat satu-satu. Ada kemungkinan sedang kita kaji berapa kemungkinan kita harus injek equity kepada INKA," ujarnya.

Sebelumnya, Dony juga menyebut INKA memiliki ekuitas negatif dan unsustainable loan sekitar Rp4,7 triliun. Danantara berencana memberikan tambahan modal untuk memperbaiki kondisi keuangan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi INKA.

Sementara itu, rencana impor KRL bekas dari Jepang telah mendapat persetujuan Komisi VI DPR sebagai solusi transisi, dengan catatan penguatan industri perkeretaapian dalam negeri tetap dilakukan. KAI menyebut impor diperlukan karena kapasitas produksi dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan armada dalam waktu cepat.