Bantalan Ekonomi Rp 31 Triliun Disiapkan Pemerintah, Ini Program Utamanya

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sekitar Rp 31 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026. Rencana ini dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Langkah tersebut ditujukan untuk menopang konsumsi rumah tangga agar momentum pertumbuhan tetap terjaga hingga akhir tahun.

Airlangga menyebut pemerintah tengah memfinalisasi aturan pelaksana, termasuk penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebelum program digulirkan. Kementerian Keuangan juga melakukan penyisiran anggaran untuk memastikan kecukupan pendanaan sesuai kebutuhan program.

"Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku," ujar Airlangga, dikutip Jumat (2/10/2026).

"Anggaran program tersebut masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan dengan perkiraan kebutuhan sekitar Rp 31 triliun," katanya.

Paket ini dirancang sebagai bantalan terhadap tekanan harga dan perlambatan aktivitas belanja, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap kuat pada periode puncak akhir tahun.

Bantalan Ekonomi: BSU Rp 900 Ribu dan Beras 30 Kg per Keluarga

Salah satu komponen utama stimulus kuartal IV 2026 adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja. BSU disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing Rp 300 ribu per bulan, kepada 13,3 juta pekerja. Dengan skema tersebut, setiap penerima memperoleh total Rp 900 ribu.

"Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun," jelas Airlangga.

Selain BSU, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026 untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) dari desil 1 hingga desil 4. Dengan periode tiga bulan, setiap KPM menerima total 30 kilogram beras.

"Ini diberikan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4, dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp 17,5 triliun," ujar Airlangga.

Pemerintah juga membahas program pembukaan rekening bagi warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, yang diarahkan untuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah sasaran dan kebutuhan anggaran program ini masih dihitung bersama kementerian terkait.

"Nah angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," kata Airlangga.

Program 2027 Berlanjut: Insentif Pajak hingga KPR Bunga 6 Persen

Di luar paket jangka pendek, pemerintah menyiapkan kelanjutan berbagai program pada 2027. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap berjalan, termasuk magang nasional di Kementerian Ketenagakerjaan untuk 150.000 peserta dan pelatihan vokasi bagi 300.000 orang.

Kebijakan insentif pajak juga diteruskan. Pemerintah akan memperpanjang pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta yang pada saat ini menyasar sektor padat karya dan pariwisata, serta tahun depan diperluas ke seluruh sektor dengan target sekitar 7,5 juta pekerja.

"Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7 setengah juta pekerja. Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp 10 juta," kata Airlangga.

Pemerintah juga tengah menghitung penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan inflasi. Untuk sektor perumahan, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tetap tersedia bagi pembelian rumah hingga Rp 2 miliar.

Di sisi pembiayaan, disiapkan KPR subsidi dengan bunga 6 persen untuk masyarakat berpenghasilan tetap hingga Rp 17 juta, dengan batas harga rumah sampai Rp 500 juta. Skema ini merupakan penyesuaian dari program sebelumnya yang ditujukan bagi pelaku UMKM dengan penghasilan tidak tetap.

"Jadi sebelumnya program ini disiapkan untuk mereka yang menjadi UMKM, penghasilannya tidak tetap, tapi berusaha, sekarang untuk mereka yang berpenghasilan tetap. Dan jumlah rumahnya yang bisa dibeli sampai dengan Rp 500 juta," tutur Airlangga.