Miris, Uang Pensiun Indonesia Tertinggal Jauh dari Negara-Negara di Dunia

Reformasi yang berkelanjutan, transparansi, dan regulasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan mereka.

Setiap orang memimpikan masa tua yang nyaman, bebas dari kekhawatiran finansial, dan dapat menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun. Namun, apakah sistem pensiun di Indonesia sudah cukup menjamin impian itu?

Melansir laporan Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, Kamis (12/12), beberapa negara seperti Belanda, Islandia, dan Denmark diklaim sebagai pemimpin global di antara 45 negara lain yang masuk indeks ini, dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pensiunan mereka.

Dengan skema yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, negara-negara ini menjadi contoh bagaimana sistem pensiun dapat mendukung kehidupan para pensiunan dengan layak.

Di sisi lain, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berjuang untuk memberikan jaminan pensiun yang memadai bagi warganya.

Lantas, apa yang membuat sistem pensiun negara-negara teratas begitu unggul, dan bisakah Indonesia belajar dari mereka untuk menciptakan masa tua yang lebih sejahtera bagi warga negaranya?

Belanda

Dengan nilai indeks keseluruhan 84,8, Belanda tetap menjadi pemimpin global dalam sistem pensiun, meskipun terjadi sedikit penurunan dari indeks 85,0. Sistem pensiun di Belanda terdiri dari dua komponen utama:

1. Pensiun publik tetap (state pension) yang memberikan manfaat dasar bagi seluruh penduduk.

2. Pensiun terkait pekerjaan (occupational pension) berbasis perjanjian industri, yang bersifat kuasi-wajib dan didanai oleh pemberi kerja serta karyawan.

Selain itu, Belanda juga terus mereformasi sistem pensiunnya dari model kolektif ke pendekatan yang lebih individual. Reformasi ini diharapkan tetap memberikan manfaat yang kuat, didukung oleh basis aset yang besar dan regulasi yang ketat.

Meski begitu, beberapa aspek masih perlu diperbaiki, seperti mengurangi utang rumah tangga, memberikan kredit pensiun bagi pengasuh anak kecil, serta meningkatkan perlindungan atas manfaat yang telah diperoleh anggota.

Islandia

Islandia menempati posisi kedua dengan nilai keseluruhan 83,4. Negara ini dikenal dengan pendekatan holistiknya terhadap kesejahteraan pensiunan. Adapun, sistem pensiunnya mencakup:

1. Pensiun dasar jaminan sosial untuk semua warga negara.

2. Tambahan pensiun yang diuji berdasarkan pendapatan.

3. Skema pensiun wajib berbasis pekerjaan, yang didanai oleh kontribusi dari pemberi kerja dan karyawan.

4. Pensiun pribadi sukarela sebagai opsi tambahan.

Keunggulan Islandia terletak pada keberlanjutan sistemnya. Namun, ada ruang untuk perbaikan, seperti mengurangi tingkat utang rumah tangga, memperkenalkan aturan perlindungan hak pensiun saat perceraian, dan mengurangi utang pemerintah sebagai bagian dari PDB.

Denmark

Di peringkat ketiga, Denmark mendapatkan nilai indeks 81,6, sedikit meningkat dari tahun lalu. Sistem pensiunnya antara laim mencakup:

1. Skema pensiun dasar publik, yang memberikan manfaat minimum bagi semua penduduk.

2. Tunjangan tambahan yang diuji berdasarkan kebutuhan.

3. Skema iuran pasti (defined contribution) berbasis pekerjaan yang bersifat wajib, memberikan pensiun seumur hidup.

Denmark dikenal dengan sistem multi asetnya yang komprehensif. Meski begitu, transparansi masih menjadi tantangan.

Laporan Mercer menyarankan perlunya kewajiban untuk menampilkan proyeksi pendapatan pensiun pada laporan tahunan, serta perlindungan kepentingan kedua pihak dalam perceraian.

Indonesia Tertinggal Jauh

Indonesia berada di peringkat ke 42 dengan nilai keseluruhan 50,2, turun dari 51,8. Sistem pensiunnya terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Pensiun berbasis penghasilan untuk pegawai negeri sipil.

2. Skema manfaat pasti (DB) dan iuran pasti (DC) untuk pekerja sektor swasta.

3. Program Jaminan Sosial Pemerintah, skema berbasis DC yang wajib dengan kontribusi dari pemberi kerja dan karyawan.

Namun, ada tantangan besar, termasuk cakupan yang masih terbatas, minimnya dukungan untuk individu di bawah garis kemiskinan, serta perlunya regulasi yang lebih baik.

Penurunan nilai indeks tahun ini disebabkan oleh faktor klarifikasi baru terkait pembayaran anuitas dan penurunan tingkat penggantian pensiun bersih.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem pensiunnya melalui langkah-langkah seperti memperluas cakupan skema berbasis pekerjaan, meningkatkan dukungan bagi masyarakat rentan, dan memperbaiki sistem regulasi.

Dengan komitmen yang kuat, Indonesia dapat memperbaiki posisinya dalam laporan mendatang.

Dengan begitu, Belanda, Islandia, dan Denmark dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Reformasi yang berkelanjutan, transparansi, dan regulasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan mereka.

Reporter Magang: Thalita Dewanty