Menlu Sugiono Beberkan Pencapaian Diplomasi Ekonomi Indonesia, dari QRIS hingga MBG

Menlu mengatakan fondasi ekonomi yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional serta mendukung peran aktif Indonesia secara berkelanjutan.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, menekankan bahwa diplomasi ekonomi merupakan fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

"Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan angkanya, tetapi juga dari kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan dalam komunitas internasional. Indonesia pun tak luput dari kenyataan ini," ungkap Sugiono saat pidato di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Rabu (14/1).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan serta ketahanan ekonomi nasional.

"Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan di tengah perlambatan ekonomi global. Indonesia memiliki fondasi yang kuat dengan angka pertumbuhan di atas rata-rata dunia, inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi," tambahnya.

Untuk menjaga peran aktif Indonesia di kancah global, Sugiono menekankan pentingnya Indonesia untuk mengamankan masa depannya sendiri.

"Di sinilah kemandirian ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi kerentanan sistemik. Indonesia berkontribusi dalam memperkuat financial inclusion, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS. Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini," tutur Menlu Sugiono.

Direktorat Jenderal Anyar Dibentuk di Kemlu

Sepanjang tahun 2025, Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

"Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Referential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda," ujarnya.

Menurut Sugiono, diversifikasi mitra ini dilakukan dengan kesadaran untuk mengurangi risiko atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dialami oleh mitra-mitra tradisional.

"Seperti yang kita lakukan saat bergabung dengan BRICS, kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang didukung dengan ease of doing business."

Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri, ungkapnya.

Dengan adanya kesepahaman ini, Sugiono berharap bahwa upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam menarik investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah dan efisien bagi para calon investor.

"Semua ini merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berfokus pada value creation guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Menlu RI.

"Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial."

Program MBG untuk Capai Swasembada Energi

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono menyatakan bahwa diplomasi berfungsi sebagai alat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Guna menunjang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra, di mana saat ini, berhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui mulai menjadi referensi," ungkap Sugiono.

Ia juga menekankan bahwa lebih dari sekedar kebijakan sosial, Program Makan Bergizi Gratis merupakan sebuah kesadaran politik yang menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah fondasi kekuatan nasional Indonesia.

Dalam konteks ketahanan nasional, Sugiono menambahkan bahwa pemenuhan energi merupakan kebutuhan strategis yang harus diperhatikan.

"Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi harus kita hindari dari pihak-pihak eksternal. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa semua ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa dan kontribusi nyata Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals serta pertumbuhan ekonomi nasional.