Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki dua fokus utama dalam pembangunan nasional, yaitu pembangunan infrastruktur dan menggenjot sumber daya manusia. Jokowi bahkan meminta anggaran pendapatan dan belanja di tiap daerah difokuskan kepada satu sektor tertentu yang hendak ditonjolkan.

Jokowi ingin kepala daerah mencontoh pemerintah pusat yang tengah fokus menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Sekarang ini APBN, saya juga hanya ingin fokus saja ke infrastruktur. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi kompetisi sebuah negara," kata Jokowi di Malang beberapa waktu lalu.

Beberapa proyek besar pembangunan infrastruktur di era Jokowi adalah seperti LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol trans Sumatera dan lain sebagainya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.

Sementara itu, anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Gap ini didorong oleh Pemerintah untuk dapat diisi oleh BUMN dan swasta.

Pemerintah Jokowi juga melakukan berbagai cara demi menggenjot pembangunan infrastruktur. Mulai dari mencabut subsidi BBM dan penggunaan dana haji dan sedekah. Berikut rinciannya:

Cabut subsidi BBM demi infrastruktur

Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak populer yaitu mencabut subsidi BBM jenis Premium. Dana pencabutan subsidi ini katanya akan digunakan untuk membangun infrastruktur.

Belum lama ini, Jokowi juga sudah mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 VA, yang termasuk orang mampu. Dana penghematan juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Direktur Operasional International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde bahkan kagum sekaligus memuji keberanian Joko Widodo mencabut subsidi premium hanya beberapa bulan setelah terpilih sebagai Presiden.

Tepatnya awal 2015, Presiden Joko Widodo memutuskan melepaskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium pada mekanisme pasar. Dengan kata lain, BBM jenis premium sudah tidak lagi disubsidi pemerintah.

"Saya terkesan dengan keputusan yang diambil Presiden Jokowi tak lama setelah dirinya terpilih yakni memotong subsidi dan membebaskan ruang fiskal yang sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan lain," kata Lagarde di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (2/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dengan dicabutnya subsidi BBM maka pemerintah bisa menggenjot pembangunan.

"Pertama, pemerintah ini mulai dengan melakukan reformasi yang sangat penting walaupun tidak menyangkut masyarakat banyak. Pada waktu APBN, subsidi akhir 2014 dicut besar sekali dan dialihkan pengeluarannya jadi untuk pembiayaan infrastruktur, bantuan sosial dan juga buat pendidikan," ujar Darmin.

Menurutnya, besarnya alokasi subsidi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Yang namanya pembangunan infrastruktur dalam ekonomi disebut sebagai non kredible good. Dalam situasi ekonomi lesu, kita tidak perlu pusing-pusing kalau ada dadakan. Dan memang disadari sangat kurang. Maka pembangunan infrasuktur menempati posisi sangat penting," katanya.

Investasi dana haji untuk infrastruktur

Pemerintah Jokowi-JK berencana menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan investasi dana haji untuk infrastruktur dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya dengan cara penerbitan sukuk (surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah).

"Instrumennya bisa macam-macam, misalnya ada proyek jalan tol dia mengeluarkan sukuk misalkan. Sukuk itu bisa menjadi lahan investasinya dana haji," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Namun, investasi dana haji tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena itu diperlukan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dari OJK.

"Selama sukuk itu sudah memenuhi kriteria dari DSN. Intinya menggunakan semua kemungkinan selama sudah sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan syariah. Tentu ketentuan dari OJK dan ketentuan dari DSN," tegasnya.

Menurut Bambang, investasi dana haji sangat berguna untuk menjaga nilai dana tersebut, mengingat inflasi yang terjadi dapat menurunkan nilai uang kalau tidak diinvestasikan. "Justru kalau dana haji itu tidak diapa-apakan, didiamkan saja tidak diinvestasikan, kamu kan tahu, tiap tahun kita inflasi, akibatnya nanti nilai riilnya turun terus," jelas Bambang.

"Nanti setelah sepuluh tahun dia naik haji, itu sudah jauh nilainya dari pada nilai yang dia taruh di awal. Karena itu harus lakukan investasi yang baik dengan ritme yang cukup sehingga daya beli dari dana haji itu terjaga, tentunya keuntungan bagi calon haji," katanya.

Terapkan Tax Amnesty demi infrastruktur

Pemerintahan Jokowi-JK baru saja menerapkan kebijakan Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Harapannya, dana WNI yang disimpan di luar negeri bisa dipulangkan untuk pembangunan infrastruktur.

Perjalanan Tax Amnesty di Indonesia dinilai sangat fenomenal karena tingginya kesadaran para wajib pajak. Bahkan, uang tebusan pengampunan pajak Indonesia menjadi salah satu tertinggi di dunia.

"Pencapaian uang tebusan pengampunan pajak Indonesia adalah yang paling tinggi di dunia. Bahkan di Periode I saja sudah banyak yang lapor hartanya," kata Penasihat senior Presiden, Bimo Wijayanto dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (29/10).

Bimo yang dulunya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini mengatakan, Indonesia telah berhasil mengalahkan Italia yang jumlah peserta Tax Amnestynya paling fantastis. Total tebusan Italia masih setengah dari Periode I di Indonesia.

"Ini adalah tantangan yang bisa dijawab dengan sangat baik oleh seluruh jajaran profesional direktorat perpajakan." kata Bimo yang pernah mendapat penghargaan Hadi Soesastro Australia Award 2014.

Menurut Bimo, dana yang terkumpul dari Tax Amnesty ke depannya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur yang belum selesai akan diprioritaskan sekarang. Target 1.000 infrastruktur setiap tahun dilaksanakan. Selain itu, dana Tax Amnesty juga akan didistribusikan melalui program lain yakni, subsidi listrik, pengurangan beban APBN, dan pembayaran premi fasilitas kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah."

Uang sedakah untuk infrastruktur

Pemerintah berencana mengelola dana sedekah dari para dermawan (filantrop) untuk pendanaan pembangunan. Melalui skema ini diharapkan mempercepat dan memastikan penyelesaian program pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah akan menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Presiden Jokowi akan menandatanganinya pada 2 Agustus nanti.

"Artinya sangat mungkin kita sudah menyediakan anggaran, menyediakan semua mekanisme pendukung tapi kemudian ada hambatan dalam pelaksanaan. Jadi kehadiran filantropi ini kita harapkan bisa menutup bila terjadi hambatan. Kalau pemerintah tidak ada hambatan, filantropi ini justru bisa mempercepat," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

"Saya yakin banyak yang bisa dilakukan oleh filantropi. Apakah itu kegiatan sosial, apakah melalui skema pembiayaan wirausaha," tambahnya. 

Mantan menteri keuangan ini menegaskan nantinya filantropi tidak hanya terkait dengan orang kaya saja. "Filantropi ini bukan hanya orang kaya, bisa orang biasa-biasa saja, organisasi yang biasa-biasa saja tapi mereka bisa memobilisasi dana masyarakat dan memberi kontribusi di dalam pembangunan," tandasnya. 

Seperti diketahui, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) yang telah disepakati secara global seluruh negara anggota PBB pada September 2015.

TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.