Bos BKPM soal turunnya peringkat kemudahan berinvestasi RI: Kita harus intropeksi

Kamis, 1 November 2018 20:41 Reporter : Dwi Aditya Putra
Bos BKPM soal turunnya peringkat kemudahan berinvestasi RI: Kita harus intropeksi Bos BKPM, Thomas Lembong. Anggun ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong angkat suara terkait dengan penurunan posisi ranking Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019. Menurutnya, penurunan ini disebabkan karena ketidakfokusan pemerintah terhadap beberapa indikator yang menjadi penilaian EoDB.

"Jadi tentunya kita harus introspeksi. Kenapa kita sampai kehilangan fokus. Karena kita harus mengembalikan fokus bersama terhadap EoDB ini," kata Thomas saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11).

Thomas mengakui, dalam satu tahun terakhir Indonesia memang sedang kehilangan momentum. Bahkan beberapa indikator penilaian terhadap EoDB pun tidak lagi menjadi fokus. Hal ini berbeda ketika pertama kalinya menggaungkan EoDB pada 2014 lalu.

"Tahun 2014 itu semuanya excited semangat berapi-api fokus. Mungkin saya harus akui di 2017 kita sudah mulia kehilangan fokus. Semangat kita gak samalah dibandingkan 2014 2015 dan 2016," kata Thomas.

Thomas mengatakan, untuk bisa mendapatkan posisi ranking yang baik sebetulnya beberapa cara sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan merubah beberapa prosedur kemudahan dalam perizinan.

"Kita hampir kayak pakai cara-cara hacker dengan mengkutak kutik prosedur, supaya yang tadinya 3 minggu menjadi 3 hari. Atau yang tadinya harganya misalnya adminsitrasi Rp 3 juta jadi Rp 300 ribu," imbuhnya.

Menurut Thomas, apabila hanya sebatas mengandalkan perubahan pada prosedur perizinan saja, Indonesia tidak akan menikmati perbaikan yang signifikan dari ranking sudah ada. Oleh karenanya, untuk mencapai posisi terbaik pada EoDB pemerintah merombak sistem pemerintahan.

"Kalau kita mau melonjak lagi ke top lima ya memang musti mulai ke akar permasalahan yaitu sistem keseluruhan pemerintahan, termasuk pola pola kerja, pola pola penilaian kinerja dan prestasi di birokrasi yang menitik beratkan kepada prosedur dan compliance memenuhi syarat dan bukti bukti kepatuhan peraturan bukan kepada hasil," pungkasnya.

Diketahui, hasil laporan Bank Dunia menyataian peringkat atau ranking kemudahan berusaha Indonesia turun dari posisi 72 ke 73. Meski begitu, dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia masih tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. [azz]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini