Ease of Doing Business

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) atau peringkat EoDB Indonesia masih di urutan ke-73 di dunia. Pihaknya pun menargetkan bisa naik ke peringkat 60-an.

Memperlambat izin investasi pun secara langsung memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, hingga berdampak pada memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir. Salah satunya akibat masalah pajak untuk ekspor impor.

Dia menyadari, ada beberapa sektor yang memang masih lemah. Di antaranya adalah perizinan untuk mendirikan bangunan, perdagangan lintas negara, memulai usaha, pendaftaran properti, dan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Dosen FEB UGM, Poppy Ismalina memberikan beberapa catatan positif selama satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Menurutnya terdapat empat capaian yang patut diacungi jempol selama pemerintahan berjalan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan kemudahan berbisnis atau Easy of Doing Business (EoDB) Indonesia bisa naik ke peringkat 40 dalam tempo 3 tahun. Saat ini, peringkat EoDB Indonesia berada pada posisi 73.

TMF Group merilis Global Business Complexity Index 2020 yang mengukur tingkat kesulitan membuka bisnis di sebuah negara. Dalam daftar tersebut, Indonesia duduk di peringkat pertama sebagai negara dengan prospek bisnis paling menyulitkan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian terkini. Di mana, salah satu manfaatnya, bisa mendorong kemudahan berbisnis Indonesia (ease of doing business) ke peringkat 40.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala.

Ma'ruf Amin berharap para unit kerja harus lakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan hal tersebut kata dia pekerjaan terkait administratif dapat dilakukan dengan cepat, mudah.

Inpres ini ditujukan kepada para menteri kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, kepala kepolisian Indonesia, jaksa agung serta para kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Indonesia saat ini berada di peringkat 73 kemudahan berusaha (ease of doing business). Presiden Jokowi mengatakan bahwa peringkat tersebut cukup stagnan bahkan cenderung menurun, mengingat pada 2018 lalu Indonesia berada di peringkat 72.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan apresiasi dan rasa syukur karena Indonesia telah melewati masa lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan sukses. Pertarungan politik pada pemilihan presiden diakui sempat membuat kalangan pengusaha merasa ragu dalam menjalankan bisnis dan usaha.

Menteri Yasonna mengatakan, dalam pertemuan dengan Menko Darmin tersebut lebih banyak membahas mengenai cara perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia. Salah satunya, adalah memperbaiki undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang sudah berjalan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI), Soeseno mengatakan, sejumlah kementerian telah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri. Akan tetapi, masih ada sejumlah peraturan di tingkat pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan semangat peraturan dan perundang-undangan nasional.

Bank Dunia atau World Bank Group merilis laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019 dari 190 negara di dunia. Dalam laporan EoDB Bank Dunia itu disebutkan, Indonesia kini tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. Meski begitu, peringkat kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong angkat suara terkait dengan penurunan posisi ranking Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2019. Menurutnya, penurunan ini disebabkan karena ketidakfokusan pemerintah terhadap beberapa indikator yang menjadi penilaian EoDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan meski posisi EoDB Indonesia mengalami penurunan satu peringkat, namun secara score masih menunjukan peningkatan. Score EoDB 2019 tercatat sebesar 67,96 persen atau naik 1,42 persen bila dibandingkan pada EoDB 2018 yang tercatat sebesar 66,54 persen.

Presiden Jokowi mengatakan dunia internasional kini telah mengakui prospek positif ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan kemudahan berusaha Indonesia yang kini mulai meningkat. Ini merupakan kunci untuk peningkatan investasi.

Asman menjelaskan, MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat menduduki ranking 40 di mana saat ini masih di urutan 72.