Investasi Malut Tiga Besar Nasional, Ini Cara UMKM Masuk Rantai Pasok Industri

Realisasi investasi di Maluku Utara mencapai Rp 40,2 triliun pada Triwulan II 2026, menempatkan provinsi ini sebagai lokasi investasi terbesar ketiga secara nasional.

Laju investasi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk masuk ke rantai pasok industri melalui kemitraan dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan para penyewanya.

"Melalui kemitraan yang terarah, UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan standar, skala, dan daya saing," ujar Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Noor Sona Maesana Mushonnif, Rabu (2/9/2026).

Noor menegaskan pemerintah mendorong agar kemitraan berujung pada purchase order dan perjanjian kerja sama yang konkret, sehingga pengusaha daerah dapat tumbuh seiring derasnya arus investasi di Maluku Utara.

Untuk mewujudkannya, pemerintah mempertemukan 160 UMKM dengan IWIP dan para tenant. Dalam forum tersebut, IWIP memaparkan kebutuhan pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa melalui Scope of Work (SoW) dan Bill of Quantities (BoQ), sementara UMKM menyampaikan profil, jenis produk, kapasitas produksi, dan kesiapan usaha.

Peluang UMKM di Rantai Pasok Industri IWIP

General Manager External Relations IWIP, Yudhi Santoso, menyebut peluang bagi UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok perusahaan maupun tenant masih terbuka lebar.

"Pada Kuartal II 2026, realisasi belanja IWIP kepada UMKM mencapai Rp 1,1 triliun, dengan 77,6% dari total belanja IWIP dilakukan di wilayah Maluku Utara," kata Yudhi.

Ia mengingatkan pelaku UMKM untuk memperkuat legalitas usaha, menjaga konsistensi kualitas, menawarkan harga kompetitif, tepat waktu, serta meningkatkan mutu layanan agar mampu bertahan dalam rantai pasok industri.

Pemerintah Kawal Kemitraan UMKM dalam Arus Investasi

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, memastikan pemerintah mengawal keberlanjutan kemitraan agar kebutuhan perusahaan skala besar terhubung langsung dengan vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan matang.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu terbuka pada investasi yang bertanggung jawab sekaligus mendorong keterlibatan aktif pengusaha lokal.

Penguatan kemitraan diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas industri skala besar, tetapi juga memperluas pasar dan menaikkan kelas UMKM di Maluku Utara.

"Pemerintah membutuhkan mitra untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," tutur Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.