Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 sebesar USD 333,6 miliar atau setara Rp 4.430 triliun. Angka ini tumbuh 5,5 persen jika dibanding periode sama tahun lalu (yoy).

Utang tersebut terdiri dari pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 168,4 miliar (atau sekitar Rp 2.241 triliun) atau 50,5 persen dari total utang luar negeri atau tumbuh 11,8 persen (yoy), lebih tinggi dari 9,2 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat USD 165,2 miliar atau 49,5 persen dari total ULN atau turun 0,1 persen (yoy), lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pada April 2017 yang sebesar 3,2 persen (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Resiko Keuangan Negara secara aktif menjelaskan pengelolaan utang kepada masyarakat. Di mana, akhir-akhir ini pengelolaan utang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

"Akhir-akhir ini, trending topic di medsos selain KPK adalah laporan pengelolaan utang negara yang sudah berbahaya. Anda adalah kortim kita. Saya ingin Republik ini diberi pemahaman dan pengetahuan," ujar Menkeu Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/7).

Menkeu Sri meminta pejabat eselon III Ditjen Pengelolaan Resiko Keuangan tidak malas memberi pemahaman mengenai fungsi dan pengelolaan utang. Semua pegawai harus bersama-sama memberikan pengertian mengenai fungsi dan bagaimana pengelolaan utang dilakukan oleh pemerintah.

"Dengan info yang baik republik ini menjadi besar. Pemahaman bagaimana pengelolaan utang, pemahaman fungsi dan pengelolaan utang. Jangan malas menjelaskan. Jangan sampai ada omongan orangnya itu-itu saja. Jangan berhenti menjelaskan ke masyarakat," jelasnya.

Jokowi dapat utang warisan

Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun.

"Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini. Inilah yang musti dijelaskan kepada publik, ketika beliau menjadi presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun. Kemudian, setiap tahunnya harus membayar utang enggak ngapa-ngapain saja selama tiga tahun sudah menjadi Rp 750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja," ujarnya di Istana Negara, Senin (24/7).

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri dalam Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan anggaran tahun depan. Apalagi, kata Pramono, 2018 sudah memasuki tahun politik.

"Presiden dalam arahannya meminta para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Dan kami meyakini bahwa tahun 2018, kalau pertumbuhan ekonomi semuanya bisa dijaga akan tumbuh 5,3 hingga 5,4 persen," katanya.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi menginginkan anggaran tahun depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi gini rasio.

"Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian/lembaga supaya menjaga disparitas itu mengecil gini rasionya," katanya.

Butuh uang untuk keperluan produktif

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 tercatat USD 333,6 miliar atau setara Rp 4.430 triliun. Angka ini tumbuh 5,5 persen jika dibanding periode sama tahun lalu (yoy).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang berasal dari utang untuk menutupi keperluan negara yang produktif. Beberapa diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kalau utang itu untuk keperluan yang produktif. Produktif itu memiliki value tangible seperti infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan dan sebagainya," ujar Hadiyanto saat ditemui di Gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Hadiyanto mengatakan penambahan utang telah dilakukan karena ada rencana belanja yang besar, sedangkan penerimaan tidak menutup kebutuhan belanja. Namun demikian, kata Hadiyanto, rencana penambahan utang dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

"Perencanaan untuk meminjam utang itu jelas basisnya ada belanja yang besar, dengan penerimaan yang tidak memenuhi belanja sehingga memerlukan pembiayaan. Tentu berdasarkan perencanaan yang sudah sangat matang," katanya

Dorong pembangunan infrastruktur

Pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp 76,6 triliun menjadi Rp 461,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Sebelumnya penarikan utang pada APBN 2017 direncanakan sebesar Rp 384,7 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bertambahnya rasio utang tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur Tanah Air yang masih tertinggal dari negara lain.

"Dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang di seluruh negara, rasio utang terhadap PDB kita itu rendah. Dilihat dari segi itu, apakah kita memilih menganut rasio utang terhadap PDB yang tidak boleh naik atau membangun infrastruktur minim? Kalau mau yang aman tidak usah membangun infrastruktur," kata Menko Darmin di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).

Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah utang negara yang terus meningkat. Selama pemerintah melakukan ekspansi anggaran untuk membangun infrastruktur.

Selain itu, Menko Darmin juga meminta kepada Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengajak pihak swasta ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Jadi ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan," imbuhnya.

Tak masalah punya banyak utang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tak masalah pemerintah memiliki banyak utang. Asalkan, utang pemerintah bisa digunakan untuk hal produktif seperti membangun infrastruktur.

"Sepanjang bukan untuk membayar utang dan bunga ya tidak apa-apakan? Begini ya, utang itu sepanjang tidak digunakan untuk membayar utang atau bunga utang, itu tidak apa. Kalau saya ini kan pedagang, kalau saya pinjam uang, uang itu jadi produktif, nah proyek itu yang bayar utang itu. Apa masalahnya?" ujar Luhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7).

Luhut mengatakan, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah sebesar Rp 3.649,75 triliun harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta kebutuhan ekonomi lainnya yang mendesak. Meski demikian, Luhut mengimbau prioritaskan pembangunan proyek infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat.

"Misalnya pembangunan infrastruktur butuh USD 450 miliar, APBN hanya USD 120 miliar, sisanya dari mana? Itulah yang disebut foreign direct investment (investasi langsung)," tegasnya.

Luhut mengungkapkan, besarnya utang yang dimiliki pemerintah tidak pengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Apalagi, saat ini iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

"Ya bagaimana orang investasi tidak dihitung utang, masa orang kasih uang ke kamu saja. Logikanya kamu di mana? Yok suruh yang pintar mengkritik itu suruh datang ke saya. Suruh datang, jelasin ke saya," katanya.

Utang RI lebih kecil dibanding Thailand

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan bahwa utang yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia lebih sedikit dibanding utang yang dimiliki oleh beberapa negara tetangga. Saat ini, kata Suahasil, utang pemerintah memiliki rasio 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Nah, kalau kita lihat negara di sekitar kita Malaysia dan Thailand itu 50 persen sampai 40 persen. Kalau Jepang malah 200 persen dari PDB-nya dan Amerika sekitar 100 persen," ujar Suahasil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7).

Suahasil menegaskan, saat ini utang pemerintah Indonesia sangat aman dan bisa dikendalikan. Sebab, setiap tahunnya PDB Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

"Misalkan tahun 2017 ini pertumbuhan PDB kita kita proyeksikan di 5,2 persen, artinya PDB-nya tumbuh dan kita berharap juga utang itu makin bisa kredibel," jelasnya.

Meski demikian, Suahasil mengimbau agar utang pemerintah digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur.

"Kalau dipakai untuk infrastruktur, nanti ada pengembaliannya dari infrastruktur itu yang akan membuat utang itu jadi sustainable bisa dibayar terus karena masyarakatnya bisa tumbuh terus incomenya, PDBnya naik terus, dari PDB itu lah nanti ada penerimaan pemerintah, nanti penerimaan pemerintah dipakai buat bayar utang," katanya.