Bahlil: Usai Penataan Ekspor, Harga Nikel Tak Lagi Diatur Asing

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harga komoditas nikel Indonesia kini tidak lagi mudah dimainkan pihak asing. Pemerintah disebut telah menata ulang tata kelola transaksi ekspor mineral dan batu bara, termasuk mekanisme penentuan harga.

"Kita baru memulai, ada dinamika, itu biasa saja. Orang kalau sudah nyaman, mau diubah untuk kebaikan, pasti ada yang protes. Harga nikel ditentukan oleh luar, harga batu bara ditentukan oleh luar. Sekarang baru mulai kita tata," ujar Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam kerangka penataan tersebut, pemerintah menugaskan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu gerbang ekspor komoditas unggulan agar harga transaksi mencerminkan harga pasar yang adil dan berimbas pada kenaikan pendapatan negara.

"Alhamdulillah, dengan penataan terhadap pengaturan supply and demand, harga batu bara Indonesia sekarang sudah mulai ada marwahnya di mata internasional. Harga nikel sekarang mulai tidak lagi dipermainkan secara leluasa oleh oknum-oknum tertentu. Inilah sebenarnya tujuan kita," jelas Bahlil.

Ia mengutip laporan Direktorat Jenderal Minerba yang menunjukkan volume produksi batu bara tahun ini tidak sebanyak 2025, namun perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru lebih tinggi. "Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara yang paling penting," tegasnya.

PNBP sektor minerba mencapai Rp 108,31 triliun per Agustus 2026. Capaian ini disebut menunjukkan tren positif jika dibandingkan total PNBP minerba sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp 135,16 triliun.

Impor Solar Terhenti Lewat B50

Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol hingga 50 persen (E50) untuk menekan ketergantungan impor BBM.

Rencana itu merujuk pada keberhasilan program biosolar B50—campuran 50 persen minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) atau Fatty Acid Methyl Ether (FAME)—yang dinilai berhasil menghentikan impor solar dari luar negeri.

"B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME. Ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan impor solar, khusus untuk CN 48," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Transisi E20 dan E50 Disiapkan Pemerintah

Melihat capaian di sektor solar, Presiden Prabowo meminta pendekatan serupa diterapkan pada bensin melalui pengembangan E20 hingga E50.

"Belajar dari ini, Presiden memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20 dan E50," kata Bahlil.

Ia menekankan langkah tersebut mendesak mengingat konsumsi BBM nasional masih sangat tinggi, sekitar 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun untuk jenis solar dan bensin.