TGUPP

Eks Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Rasyid Baswedan Naufal Firman Yursak membantah dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Adapun penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah menggunakan uang pengelolaan P3SRS Apartemen Taman Rasuna Said. Hal itu dikatakan Pras setelah menerima aduan dari beberapa warga apartemen pada Senin (27/3).

Tatak menyampaikan memperoleh salinan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) dari PT Jakarta Propertindo (JakPro) pada hari ini. Namun, KPPS itu telah ditandatangani pada 14 November 2022.

Menurut Heru, keberadaan TGUPP tergantung selera masing-masing pejabat.

Riza mengatakan, bahwa pembubaran TGUPP memang dapat dilakukan. Sebab keberadaan TGUPP menyesuaikan dengan kebutuhan Gubernur DKI yang menjabat. Apabila TGUPP tak dibutuhkan, maka dapat dibubarkan.

Untuk diketahui, Pras menyebut TGUPP membuat kekacauan dalam pembangunan Jakarta. Ide-ide dari TGUPP pun banyak yang merugikan. Menurut Tatak, pendapat tersebut sah saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Selama bisa membantu gubernur, menurut Tatak, tim TGUPP tetap akan ada.

Menurut Tatak, pernyataan Prasetio yang akan membubarkan TGUPP tidak perlu menjadi polemik. Pasalnya, ada atau tidaknya TGUPP merupakan kewenangan Gubernur.

TGUPP dibentuk pada masa kepemimpinan Jokowi. Kala itu, fungsi TGUPP adalah memantau dan memberi masukan kepada Pemprov DKI untuk membangun Jakarta. Sehingga, semua lini Pemprov DKI dapat bekerja dengan baik dan melayani masyarakat.

Menurut Pras, TGUPP mengacaukan pembangunan Jakarta.

Sebagai informasi Bambang Widjojanto menjadi salah satu tim kuasa hukum politikus PDIP sekaligus Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani Maming. Maming merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan menghormati keputusan Bambang Widjojanto.

Diketahui, Bambang Widjojanto mengaku mundur sebagai salah satu anggota TGUPP karena ingin fokus dalam perkara praperadilan untuk kliennya Mardani Maming.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku, belum mengetahui mengenai keputusan Bambang tersebut.

Pemeriksaan terhadap FEO dilakukan untuk mendalami kelebihan biaya dalam pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta.

Sisa masa jabatan TGUPP bahkan menurut Gembong sepatutnya menggunakan Dana Operasional Gubernur, sementara anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan prioritas lain.

Trubus menekankan, bila TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur, maka tidak ada kewajiban pertanggungjawaban kepada publik, melainkan kepada Gubernur.

Ketua Komisi A, Mujiyono kemudian merevisi alokasi untuk TGUPP di APBD 2022 nanti sebesar Rp15,2 miliar. Namun usulan ini masih menuai keberatan.

Inggard berpandangan, jika membahas nilai anggaran, nilai Rp19,8 miliar tidak cukup besar jika melihat kemajuan ibu kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Politikus PDIP menyampaikan peran TGUPP dalam pemerintahan sangat mendominasi. Bahkan, kepala dinas kerap menuangkan surat tembusan kepada TGUPP.

Setalah hampir dua tahun jalan, kinerja TGUPP kembali disorot DPRD DKI. Bahkan DPRD DKI meluapkan kekesalannya. Usulan revisi Pergub TGUPP yang berulang kali disampaikan tak kunjung dilakukan.