Mau Dibubarkan DPRD DKI, TGUPP Pamer Capaian Kinerja Bantu Anies Bangun Jakarta

Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyebut TGUPP tak ada kinerja dan membuang anggaran dengan gaji yang besar.

Tatak mengatakan pendapat Prasetio sah-sah saja dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Ya kalau itu pendapat boleh saja, mau sah saja. Pendapat tentang kinerja (TGUPP) kan sah, silakan saja," kata Tatak kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Tatak menuturkan tak mempermasalahkan jika akan TGUPP benar dibubarkan. "Tim Gubernur itu membantu Gubernur, kalau Gubernur selesai dan kemudian ada Gubernur baru itu terserah Gubernur baru mau mendapatkan atau dibantu tim Gubernur juga atau tidak itu terserah Gubernur baru," jelas Tatak.

Menurut Tatak, pernyataan Prasetio yang akan membubarkan TGUPP tidak perlu menjadi polemik. Pasalnya, ada atau tidaknya TGUPP merupakan kewenangan Gubernur.

"Jadi menurut saya itu sih sebetulnya bukan hal yang perlu dijadikan polemik juga karena kewenangan Gubernur," kata dia.

Lebih lanjut, Tatak menjelaskan mengenai kinerja TGUPP selama kepemimpinan Anies Baswedan. TGUPP, kata Tatak selama ini membantu Anies menyelesaikan tugas sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.

"Tim Gubernur ini kan memang dianggap membantu menyelesaikan tugas, sehingga kalau kita melihat kan banyak program Anies terdeliver, misal WTP lima tahun berturut, kemudian JIS yang lima Gubernur sebelumnya tidak berhasil membangun," katanya.

Tatak menyampaikan, TGUPP juga membantu Gubernur mengerjakan detail-detail semua proses dalam pelaksanaan program kerja. Pasalnya, Tatak menyebut dalam merealisasikan kebijakannya, Gubernur terhubung dengan banyak dinas dan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait.

"Banyak detail sampai selesai, kan ada proses. Itu meliputi dan melibatkan banyak orang baik itu dinas dan dalamnya. TGUPP juga yang terus memonitor dan mengkaji perkembangannya," terang dia.

Prasetio Edi Marsudi meminta tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada masa jabatan Anies Baswedan hilang setelah masa jabatannya habis. Menurut Pras, TGUPP mengacaukan pembangunan Jakarta.

"Nah TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak merugikan," kata Pras

Pras mencontohkan pembangunan di Jakarta makin kacau. Misalkan saja, Pras menemukan jalan-jalan semakin pendek karena ada penambahan trotoar.

"Ini salah satu contoh, jalan di Jakarta ini sekarang pendek lho. Saya temukan di Kemang, ada tali air ditambahin trotoar, (trotoar) dilebarkan. Ternyata tali air itu tidak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya apa yang terjadi, dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun," tegas Pras.

Menurut Pras, pembangunan perlu dilakukan di pinggir Jakarta. Dia melihat pembangunan era Anies hanya menyasar pusat-pusat kota.

"Yang mana sih yang perlu dibangun? pinggir daerah di Jakarta juga semuanya harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing saja kelihatan bagus tapi di pinggir-pinggir jelek," kata Pras.

Reporter: Winda Nelfira