RUU Ormas

Sikap politik PAN yang beberapa kali berseberangan kerap diprotes partai pendukung pemerintah. Termasuk ketika voting Perppu Ormas. PAN meminta pemerintah memaklumi perbedaan sikap politik. Wapres JK memakluminya, dan menyebut posisi kader PAN di pemerintah tetap aman.

Tjahjo menjelaskan Indonesia menjamin semua umat beragama. Dia juga mengingatkan agar umat beragam untuk selalu mengingatkan tiga dasar sebagai pedoman hidup masyarakat.

PAN akan mengusulkan revisi UU Ormas ke dalam prolegnas prioritas 2018. PAN juga akan mendorong ormas-ormas yang menolak Perppu Ormas untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gerinda bakal judicial review UU Ormas ke MK. Fadli juga mengklaim bahwa pasti ada Ormas yang merasa simpati pada Partai Gerindra sebab mereka akan mengajukan permohonan uji materiil ke MK terkait dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 itu.

Fadli mengungkapkan banyak yang harus direvisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 itu. Salah satunya adalah jumlah masa hukuman untuk ormas atau pribadi yang melanggar UU tersebut yang dinilai sangat berlebihan.

DPR resmi sahkan RUU Ormas. DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU, menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. Rapat tersebut sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah. Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, Sementara 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS menolak.

Pemerintah tengah mengkaji keberadaan ormas HTI tersebut.

"Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan selama ini tidak ada kaitannya dengan UU Ormas."

Setidaknya ada 25 pasal yang diajukan untuk ditinjau kembali oleh Muhammadiyah.

"Undang-undang yang mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul," ujar Fransisca Fitri.

DPR dinilai mencoba memojokkan ormas dengan alasan ormas ditunggangi asing.

Peraturan teknis yang akan mengakomodasi UU Ormas segera dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan.

Mendagri juga menyambut baik pengesahan RUU Ormas. Dia menyebut DPR dan pemerintah punya pandangan sama soal ormas.

Menurutnya, RUU Ormas harus direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat UUD 1945.

Dari 361 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, sebanyak 50 orang menolak pengesahan, sisanya mendukung.

Ribuan pendemo dari berbagai kalangan menganggap RUU warisan dari Orde Baru ini akan membatasi dalam bersosialisasi.

PKS juga tak keberatan jika Ormas, LSM dan perkumpulan lainnya mendapat bantuan dari pihak asing.

Paripurna pengesahan RUU Ormas sebelumnya sudah digelar, tapi mengalami penundaan, dan digelar hari ini.

"Meski pun begitu, PAN berpendapat untuk mengatur tapi tidak membelenggu ormas dan LSM," kata Viva Yoga.

Gerindra menginginkan agar pasal-pasal yang dipersoalkan oleh banyak pihak disempurnakan terlebih dahulu.