Reklamasi Jakarta

PT Pembangunan Jaya Ancol sudah mendapat persetujuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan reklamasi Ancol.

Heru menjelaskan selain belum adanya wujud Pulau G, peruntukan detail pulau palsu itu harusnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sejak awal Ida menyarankan Pemprov DKI memastikan bahwa permukiman yang akan dibangun di Pulau G harus ramah bagi warga Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Setelah berkeliling, merdeka.com bertemu dengan salah satu warga bernama Samsudin Sanjaya. Samsudin mengungkapkan, reklamasi Pulau G membuat polemik perpecahan bagi warga Muara Angke.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan reklamasi Pulau G di pesisir utara Jakarta sebagai zona mengambang. Di kawasan itu, direncanakan pembangunan untuk permukiman. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Pasal 192 ayat (2) Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI.

Meskipun demikian, Heru mengatakan, bila pulau G diarahkan untuk menjadi pemukiman, pemukiman yang dibangun akan dapat berupa apartemen ataupun rumah tapak.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menilai konsep perluasan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak ada bedanya dengan reklamasi. Dia menilai, hal itu bentuk penyiasatan bahasa.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan bahwa perluasan daratan yang dimaksud berbeda dengan reklamasi.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan bentuk pemukiman yang akan dibangun di Pulau G tersebut.

Dalam RDTR 2022 tersebut, kawasan reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman dalam Pasal 192 Zona Ambang Ayat (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang RDTR.

Menurutnya, belum ada pembangunan di Pulau G karena baru sekedar pembahasan di lingkup Pemprov DKI. Sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dibuatnya pemukiman hunian di pulau G.

Dalam regulasi baru yang mengatur soal RDTR di DKI Jakarta tersebut, perluasan daratan pulau tercantum dalam Pasal 165 yakni soal pemanfaatan ruang perairan pesisir.

Keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghargai keputusan Mahkamah Agung atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Taman Harapan Indah terkait izin reklamasi Pulau H.

Judex juris dalam perkara ini merupakan putusan di tingkat MA sebelumnya, yang adalah kasasi, di mana dimenangkan pihak Anies. Perkara PK tersebut diputus pada 19 Agustus 2021 dengan komposisi hakim yang mengadili perkara adalah Yosran, Yulius, dan Ketua Majelis Hakim Supandi.

Dalam penelitian Sengupta, dataran pulau artifisial atau pulau buatan lebih cepat terjadi land subsidence. Bahkan per tahun, disebutkan terjadi penurunan tanah lebih dari 80 milimeter.

Pantai buatan ini dibuka tahun 2020 lalu. Meski baru, cukup dikenal warga dan saban hari ramai pengunjung menghabisi akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari putusan tersebut izin Pulau I yang dikerjakan PT Jaladri Kartika Pakci dicabut.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam kesempatan yang sama mengatakan visi penataan wilayah pesisir Jakarta yang akan dilakukan secara integratif.