Anies Soal Penghentian Pulau Reklamasi: We Are On The Right Track

Dalam penelitian Sengupta, dataran pulau artifisial atau pulau buatan lebih cepat terjadi land subsidence. Bahkan per tahun, disebutkan terjadi penurunan tanah lebih dari 80 milimeter.

Yunita Amalia
Oleh Yunita Amalia - Reporter
Anies Soal Penghentian Pulau Reklamasi: We Are On The Right Track
Anies di Pulau Reklamasi. ©2018 Merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, langkah Pemprov DKI menghentikan reklamasi merupakan keputusan tepat dalam menyikapi penurunan muka tanah (land subsidence). Keputusan ini diperkuat dari hasil penelitian Dhritiraj Sengupta, ilmuwan penginderaan jauh di East China Normal University.

Dalam penelitian Sengupta, dataran pulau artifisial atau pulau buatan lebih cepat terjadi land subsidence. Bahkan per tahun, disebutkan terjadi penurunan tanah lebih dari 80 milimeter.

"Jadi ini adalah fakta yang membuat kita makin merasa yakin bahwa menghentikan, tidak meneruskan kegiatan reklamasi adalah langkah yang tepat untuk mengurangi dampak land subsidence," kata Anies dalam webinar yang dikutip melalui channel YouTube Ikatan Institut Teknologi Bandung, Selasa (10/8).

Dalam kesempatan itu, dia menampilkan data berupa gambar peta yang memiliki titik titik merah, sebagai tanda terjadinya land subsidence. Dari data tersebut, pada tahun 2007 Jakarta Utara diproyeksikan mengalami land subsidence 22 milimeter per tahun.

Namun, melalui stasiun pengurukan, titik-titik merah berkurang atau terjadi perlambatan land subsidence hingga 2018 sebanyak 2 milimeter per tahun.

"We are on the right track ini harus terus dikawal ini harus terus dijaga supaya makin efektif dan kita harus makin komitmen pada kelestarian dan keadilan dan kita berharap warna merah ini nantinya hilang," harap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan kebijakan Pemprov DKI selama ini selalu menggunakan bukti-bukti ilmiah yang tersedia, dan harus tegas terhadap kelestarian dan keadilan sosial

"Jadi gunakan pendekatan ilmiah bukti ilmiah dan prioritasnya sustainability dan social justice."

Rekomendasi