Pilwalkot Malang

wan Kurniawan menjalani serah terima jabatan dan pengambilan sumpah dalam sebuah prosesi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (10/8) malam.

Diperiksa KPK, Walkot Sutiaji mengaku dicecar soal dana kampanye Pilwalkot Malang. Sebelumnya wali kota terpilih ini juga dikonfrontasi tentang sejumlah nama tersangka terkait APBD-P 2015.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang menetapkan pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih periode 2018-2023.

Polisi menyelidiki terbakarnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2019 di Kantor PPS Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sejumlah barang bukti telah diambil dari lokasi kejadian, yakni sisa kebakaran kertas dan sebagian papan yang terbakar.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilpres 2019 yang terpasang di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang diduga dibakar orang tak dikenal.

Tim Data sekaligus Koordinator Relawan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (SAE) mengatakan calonnya sementara menang di 55 kelurahan dari 57 kelurahan di Kota Malang. Kemamangan terjadi di empat kecamatan dari lima kecamatan, masing-masing Kedungkandang, Blimbing, Sukun dan Klojen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan hitung cepat melalui form C1 di Pilkada Kota Malang. Di daerah ini dua calon diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Yaqud Ananda Gudban dan Mochamad Anton.

Sebelumnya, usai halal bi halal di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (25/6), Sutiaji mengaku sedang melakukan proses pindah memilih. Namun, saat itu tidak dikatakan secara pasti lokasi baru tempat memilikinya.

Keterbatasan fisik tidak menyurutkan niat untuk berpartisipasi menentukan pemimpin lima tahun ke depan.

"Kita sudah sosialisasikan dan simulasikan pencoblosan dengan menggunakan alat bantu braille. Alat bantu braille ini akan ada di setiap TPS. Baik itu ada kaum difablenya maupun tidak," kata Komisioner Bidang Sosialisasi KPUD Kota Malang, Ashari Husein, Selasa (26/6).

Sementara Dandim 0833/ Kota Malang Letkol (Inf) Nurul Yakin mengatakan, TNI telah memberikan bantuan kekuatan yang diminta dan berlaku secara nasional berdasarkan arahan Panglima TNI.

Calon nomor urut 1 dan 2, masing-masing Yaqud Ananda Gudban dan Mochammad Anton masih memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak 27 Juli mendatang.

KPU berharap sosialisasi selama masa kampanye oleh seluruh pasangan calon memberikan hasil maksimal bagi partisipasi masyarakat dalam pencoblosan. Sementara KPU sendiri akan sosialisasi ke masyarakat hingga 26 Juni nanti.

Wahid memimpin Kota Malang selama 128 hari, terhitung sejak 15 Februari 2018. Saat itu Wali Kota Malang, Moch Anton beserta wakilnya, Sutiaji masing-masing maju sebagai calon Wali Kota Malang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melibatkan 50 orang tenaga kerja untuk menyortir dan melipat surat suara untuk Pilwali dan Pilgub. Mereka bekerja di Kantor KPU dengan pengawasan sejumlah petugas.

Debat publik pasangan calon wali kota Malang hampir dipastikan hanya akan dihadiri satu calon wali kota saja. Pasalnya, dua calon lain yakni Yaqud Ananda Gudban dan Moch Anton tengah menjalani proses hukum penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cawalkot Malang penuhi pemeriksaan KPK terkait suap APBD. Ya'qud Ananda Gudban diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Ini merupakan pemeriksaan perdananya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa waktu lalu.

Dua calon Wali Kota Malang dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilik nomor urut 1, Yaqud Ananda Gudban dan nomor urut 2, Moch Anton dipanggil menjadi saksi dalam kasus gratifikasi APBDP Tahun 2015.

Abah Anton jadi tersangka suap, PKB bakal itu proses hukum. Terkait dukungan PKB pada Anton, anggota DPR ini belum bisa memastikan apakah akan ditarik atau tidak. Menurut dia, Dewan Pimpinan Pusat masih menunggu masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Ketua KPU Kota Malang, Zainudin mengatakan, pihaknya tetap akan menjalankan tahapan Pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Penetapan tersangka pada kedua calon tidak mempengaruhi tahapan yang sudah ditentukan.