Perppu Perlindungan Anak

UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia.

Polresta Surakarta menangkap pria berinisial FCH, warga Kecamatan Banjarsari, Solo. Dia disangka telah mencabuli anak tirinya.

Seorang pria, JM (42) ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap remaja putri, MS (18). Perbuatan bejat itu ternyata sudah berulang kali terjadi sejak lima tahun lalu.

Subdit IV Ditreskrimum Polda NTT merazia beberapa tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Sikka. Dari empat lokasi yang dirazia, petugas menemukan 16 pekerja yang masih berusia anak-anak atau di bawah 18 tahun.

Video porno memberi pengaruh buruk kepada V (10), siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia diduga telah mencabuli temannya, bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun, setelah menonton tayangan itu.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut menyatakan Pipit Mulyadi (41), terbukti bersalah melakukan tipu daya dan persetubuhan dengan anak-anak. Kepala desa di Kecamatan Cikelet, Garut, ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Wawan Tahu jadi Buronan dari Media

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan saat ini para gembong narkoba banyak mengincar anak-anak. Para gembong narkoba ini memanfaatkan anak-anak untuk menjadi pengedar narkoba.

Menurut Yohana, aturan pelaku kekerasan terhadap anak dihukum tembak mati atau seumur hidup itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

128 Kabupaten/kota belum selenggarakan layak anak. Para Kepala Bapeda dan Kepala Dinas yang membidangi perlindungan anak yang berasal dari 17 provinsi tersebut, akan mengikuti rakor percepatan KLA 15-17 Oktober di Hotel Alila Solo.

IDI tolak jadi eksekutor kebiri, ini reaksi Menteri Yohanna. Yohanna menegaskan, ketika Perppu ini telah disahkan DPR menjadi UU, maka semua pihak harus patuh terhadap jalannya UU, termasuk IDI. Oleh karenanya, dia menganggap eksekutor hukuman kebiri bukan persoalan serius.

Ini syarat pelaku kekerasan seksual boleh dihukum kebiri. Di antara syarat pelaku pantas dikebiri adalah divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

UU PPA tercantum soal kebiri disahkan, ini reaksi MUI. Di MUI tidak ada masalah, hukum itu ada dua macam, ada 'hads' hukum yang sudah tertulis, ada yang sifatnya hukum itu ijtihad untuk mengkapokkan, ta'zir menjerakan. Nah menjerakan ini tidak ada yang tertulis," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin.

PKS soal hukuman kebiri: Ibarat HP, casing bagus tapi isinya keropos. Pihaknya memberikan beberapa catatan kritis terkait UU tersebut. Pertama, pemerintah terkesan terburu-buru mendorong Perppu ini menjadi UU. Padahal, penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual bukan hanya hasrat seksual, tapi juga menyangkut mental.

Perppu PPA diharapkan bisa buat jera pelaku kekerasan seksual. Walaupun telah disahkan, pelaksanaan UU ini juga perlu melibatkan unsur penegak hukum. Misalkan, katanya, untuk pemberian hukuman kebiri perlu adanya keputusan jumlah pidana dari hakim. Pemberian hukuman kebiri berlaku pada akhir masa pidana pelaku.

Menteri Yohana tegaskan semua pihak harus mematuhi Perppu PPA. Menteri Yohana akan membuat aturan turunan yang mengatur mekanisme pelaksanaan, seperti rehabilitasi nasional, hukuman kebiri dan pemasangan chip di tubuh pelaku kekerasan seksual.

Dua fraksi lagi-lagi menolak Perppu ini diteken menjadi UU. Dua fraksi itu adalah fraksi Gerindra dan PKS. Sedangkan, 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, NasDem, dan Hanura menyetujui pengesahan Perppu perlindungan ini.

Pengesahan Perppu Kebiri sempat ditunda karena PKS dan PAN protes.

Dua fraksi, PKS dan PAN menyatakan menolak isi perppu tersebut.

Tiga fraksi belum memberikan sikap.